Dalam sejarah indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan perdana menteri Baharuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Baharuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo. Meski persiapan -persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelumnya. Pemilu 1955 diselanggarakan di bawah sistem demokrasi parlementer dengan payung utamanya Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) TAHUN 1950, konstitusi dasar pengganti UUD 1945, yang sangat mengedepankan hak-hak sipil dan demokratisasi pengelolaan kekuasaan negara.
KEMBALI KE ARTIKEL
