Anas Urbaningrum (sumber: Internet) Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas. Kasus tersangka yang sudah 11 bulan disandang Anas berujung pada pemanggilan awal tahun ini. Namun Anas bergeming. Ia tak memenuhi pemanggilan lembaga yang dipimpin oleh Abraham Samad ini. Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Ma'mun Murod mengatakan, "Anas hingga saat ini belum paham kenapa dia dijadikan tersangka. Karena di dalam sprindik (surat perintah penyidikan KPK) ada kata-kata Anas melakukan tindak pidana korupsi terima hadiah atas proyek Hambalang dan proyek lainnya." (viva.co.id, 7/1 2014). Analisis penulis ini adalah skenario untuk mendongkrak elektabilitas Partai Demokrat. Hal ini terjadi karena Anas akan menjadi gambaran bahwa pemerintah (baca: Presiden SBY) kuat dan tak tebang pilih mesti itu kader sendiri. Demokrat ingin menghapus stigma sebagai partai korupsi dan tak tegas. Apalagi porsi pemberitaan media sangat besar pada kader Demokrat.
Bos KPK Tak heran jika KPK berusaha untuk menuntaskan kasus kader Demokrat yang terjerat korupsi karena lembaga super body ini bertanggung jawab langsung ke presiden. Jadi apapun akan dilakukan KPK apabila titah presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membersihkan nama partai ini. Termasuk untuk memanggil paksa mantan Ketum Anas Urbaningrum. "Keberadaan KPK di bawah presiden secara langsung ini menyebabkan pertimbangan presiden secara politis berpengaruh pada cepat atau lambatnya tindakan hukum KPK mengingat sasaran utama dari KPK adalah para pejabat negara yang terlibat dugaan korupsi," Kompasianers Hary Ksatrio Utomo dalam
Wewenang KPK adalah? Jika dilihat secara objektif kader Demokrat yang terjaring KPK masih sedikit ketimbang partai besar lainnya. Sebagai gambaran sepanjang 2012 Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan kader Partai Golkar paling banyak terjerat kasus korupsi (14 kader). Di posisi kedua, Partai Demokrat dengan 10 kader dan disusul PAN dengan PDIP dengan delapan kadernya. Tahun 2013 politisi paling banyak berasal dari Golkar sebanyak 19 kasus, 15 kasus dari Partai Demokrat dan 11 Kasus PDIP Perjuangan. Penulis berpesan supaya kita jangan terlalu cepat mencibir sebelum melihat secara objektif. Media penting untuk kita perhatikan namun bukan diterima secara mentah-mentah karena sekarang begitu banyak kepentingan. Apalagi tahun ini, kita punya presiden baru. Jadi lihat
track record-nya sebelum anda menentukan pilihan partai 9 April mendatang. Selamat memilih!
KEMBALI KE ARTIKEL
