Isu daerah sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup karena berbagai faktor, termasuk rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses advokasi lokal serta minimnya pemberitaan media yang fokus pada pentingnya isu-isu lokal. Isu-isu di tingkat pusat lebih sering mendominasi wacana publik, sehingga permasalahan daerah, seperti yang terjadi di Kabupaten Takalar, cenderung terabaikan. Padahal, isu daerah adalah yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan sering kali berdampak langsung pada kesejahteraan.Banyak daerah di Indonesia masih bergantung pada pemerintah pusat, meskipun sudah ada sistem desentralisasi yang seharusnya mendorong kemandirian daerah. Sayangnya, ketergantungan ini masih sangat terasa. Misalnya, di Kabupaten Takalar, tren pendapatan daerah dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa sumber utama pendapatan masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Pada tahun 2024, total transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima Takalar mencapai Rp 956,25 miliar.Fakta ini mengindikasikan bahwa Takalar belum sepenuhnya mandiri dalam menggali dan memanfaatkan potensi asli daerah. Ketergantungan ini menjadi tantangan besar dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kemandirian daerah bukan hanya soal keuangan, tetapi juga kemampuan untuk menggali sumber daya lokal, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Takalar sebesar 264,74 miliar proporsinya masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer. Hal ini menandakan bahwa Takalar masih belum mampu sepenuhnya memaksimalkan potensi sumber daya lokal untuk menopang pembangunan daerah.
Meskipun otonomi daerah telah diberikan untuk meningkatkan kemandirian pemerintah lokal, masih banyak daerah yang belum mampu sepenuhnya mengelola anggaran mereka secara mandiri. Hal ini terlihat dari proyek-proyek strategis yang sering kali masih membutuhkan dukungan dana dan teknis dari tingkat provinsi. Ketergantungan ini dapat mempengaruhi kecepatan pembangunan, kualitas pelayanan publik, dan alokasi sumber daya yang sesuai dengan prioritas lokal.
Setelah meneliti lebih dalam, terdapat beberapa miss anggaran proyek yang dananya dicover langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga anggaran dana Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar memperlihatkan ketidak kompetenan pemerintah kabupaten merincikan anggarannya. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap proyek yang langsung dianggarkan oleh pemerintah provinsi menunjukkan adanya kelemahan dalam kemandirian fiskal dan manajemen keuangan di tingkat daerah.
KEMBALI KE ARTIKEL
