Pemulihan ekonomi global menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan forum diskusi 19 negara dan Uni Eropa tersebut. Hal ini tentunya sesuai dengan keadaan perekonomian dunia yang mulai bangkit kembali, semenjak adanya segala macam pembatasan sosial bagi masyarakat selama masa pandemi dua tahun kebelakang.
G20 merupakan salah satu cara dari Indonesia, yang memiliki cita-cita semua negara harus sama rata dan memiliki kedudukan yang setara dengan negara lainnya ini, memang sudah sejak lama dikenal sebagai negara yang menganut bebas dan aktif alias tidak memihak kepada pihak manapun.
Ekonomi Indonesia juga tidak lepas dari adanya faktor keberhasilan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang dikenal sebagai salah satu Perempuan paling berpengaruh di Indonesia, ia pun juga sempat menduduki salah satu posisi penting di World Bank sebelum akhirnya ditunjuk oleh Presiden Jokowi tahun 2014 silam.
Kegiatan forum yang mewakili 65 persen ekonomi dunia ini, sebetulnya memiliki peranan penting dalam mengubah arah kebijakan dari perekonomian secara global.
Acara yang sudah mulai digelar sejak bulan Desember 2021 itu, juga secara tegas dan jelas menjelaskan pemulihan ekonomi global dalam tagline " Recover Together Recover Stronger". Yang memiliki arti pulih bersama bangkit perkasa.
Peranan acara G20 bukan hanya didukung oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan semata, melainkan juga didukung oleh Bank sentral Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai Bank Indonesia, turut andil dalam melancarkan kegiatan yang rencananya akan mencapai puncaknya di Bali, November mendatang.
Pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia bukan hanya berfokus di luar negeri semata, melainkan juga mendukung penuh segala aktivitas dan kreativitas anak bangsa seperti pemberian bantuan kepada para pengusaha  Usaha mikro, kecil dan menengah ( UMKM) yang terus digaungkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibawah arahan Menteri Sandiaga Salahuddin Uno.
Dalam upaya pemulihan ekonomi secara nasional maupun secara global, Indonesia tentunya dikategorikan sebagai salah satu negara yang cukup berperan terutama dalam menstabilkan harga-harga dari kebutuhan pokok masyarakat.
Hal ini bisa terlihat dari adanya pendekatan yang dilakukan oleh Jokowi ke sejumlah negara seperti Amerika Serikat, maupun Rusia yang keduanya merupakan sahabat baik Indonesia sejak lama.
Gejolak yang timbul di Ukraina sejak tanggal 24 Februari lalu, merupakan refleksi sekaligus ajang pemulihan ekonomi yang tersendat oleh konflik antara Ukraina dan Rusia.
Dimana rantai pasokan berbagai kebutuhan pokok masyarakat menjadi tersendat karena adanya sanksi dari Barat terhadap negara terpusat di Moskow tersebut.
Kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia pada hari Rabu (30/06) ke Istana Kremlin untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin membicarakan konflik antara Ukraina,Rusia dan Fakta Pertahanan Atlantik Utara ( NATO)juga membicarakan isu ekonomi khususnya mengenai ketersediaan pangan dan pupuk yang sulit untuk didapatkan akibat pemberlakuan sanksi ekonomi terhadap Rusia yang diberikan oleh Amerika Serikat dan sekutunya.
Dilansir dari  YouTube Sekretariat Presiden, Putin menyambut baik kedatangan pertama kali dari Presiden Jokowi ke Moskow dan menyebut angka kenaikan ekspor keduanya di tahun 2021 melonjak sebesar 40 persen dan dalam enam bulan terakhir naik menjadi 65%.
"Beliau ( Jokowi) menaruh perhatian mendalam terhadap kerjasama perdagangan dan ekonomi yang menunjukkan dinamika yang baik. Pada tahun 2021, perdagangan bilateral meningkat lebih dari 40 persen. Dalam lima bulan pertama pada tahun ini terdapat peningkatan sebesar 65 persen". Â Ucap Vladimir Putin, di Istana Kremlin, Moskow,Rusia, Kamis (30/06).
Sementara itu, mengutip pernyataan Biden pada 25 Maret 2022 dari CNN Indonesia, Biden sendiri menganjurkan dua opsi kepada Indonesia yaitu tidak mengundang Rusia dalam hal ini ( Vladimir Putin) atau jika Indonesia dan sejumlah negara G20 tetap mau mengundang Rusia, Biden menyarankan agar Ukraina diundang.
"Jawaban saya, ya keputusan tergantung pada G20. Itu yang saya angkat jika Indonesia dan negara peserta tidak setuju dengan pandangan saya, untuk mengajak Ukraina dalam pertemuan ini". Ucap Joe Biden, dalam Konferensi Pers di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat (25/03).
Pada akhirnya dapat terlihat secara nyata bahwa Indonesia selaku Presidensi G20 2022 tetap berpegang teguh pada upaya-upaya pemulihan ekonomi secara global meskipun beresiko masuk dalam konflik yang besar seperti di Ukraina.
Indonesia tidak memihak kepada pihak manapun dan memiliki opsi untuk berada di tengah-tengah agar tidak terdampak oleh pihak manapun, hal ini tentunya agar netralitas Indonesia dalam upaya demi pemulihan ekonomi terutama terhadap ekonomi negara berkembang bisa terwujud dengan lancar.
Harapan Indonesia tentunya bukan sebatas untuk kepentingan anggota dari G20 semata, melainkan juga untuk negara-negara diluar G20 karena mewakili 65 persen persentase ekonomi dunia.
Terlebih selain ekonomi juga sangat terikat erat kaitannya dengan perdagangan segala macam kebutuhan yang sangat diperlukan dan cenderung mulai bangkit selepas dua tahun pandemi virus Covid-19 yang mulai mereda angka jumlah positif dari penderitanya.
