Sejak bergulirnya kasus dugaan penistaan agama yang dialamatkan kepada Ahok, pemerintah Jokowi-JK seolah mendapat tekanan publik untuk ikut berperan aktif dalam melakukan pengawalan atas kasus tersebut. Bahkan tak tanggung-tanggung, pasca demo 4 November 2016 lalu, ekspresi tersebut diperlihatkan Pemerintah dengan sibuk melakukan konsolidasi kepada organisasi keagamaan, partai politik maupun tokoh lainnya. Alasannya sederhana, karena ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak atas intervensi kasus yang melibatkan banyak publik bersuara. Namun sangat disayangkan, dari November hingga Desember 2016 seolah fokus pemerintah tersedot menghadapi tekanan etis publik ditambah lagi dengan adanya gelaran atau doa bersama pada Jum’at 2 Desember 2016 besok. Kesibukan ini terlihat mulai dari Satpol PP, Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan Kementerian/Lembaga (K/L) atau SKPD Pemda Daerah lainya—habis terkuras energinya untuk menuntaskan persoalan ini.
KEMBALI KE ARTIKEL
