Bertaubat-lah para jomblo
POLITIK dan PDKT memang mahal,
bahkan untuk ditolak anda harus menghabiskan duit.
-Abe Yanlua
Setiap cinta selalu mengandaikan kesatuan yang utuh dan karena itu ia represif. tradisi ini dimulai sejak pra-Sokrates hingga saat ini dan tiba di meja kita. jika sang Pembunuh tuhan Nietszche mewartakan, "di dalam cinta selalu ada penolakan sebagai  perbuatan represif" untuk menjaga keutuhan dan kesatuan dari pihak ketiga. Shakespeare justru membisik betapa mahalnya harga dari satu penolakan cinta.
Di setiap lipatan kisah, cinta memang tidak selalu bernasib baik, sering kali ada narasi yang tak terselamatkan. Proses PDKT yang diharapkan menjadi langkah awal menuju satu keadaan yang dalam pengandaian Habermas diberi nama sebagai State affairs, yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua bela pihak (Pacaran). tak jarang menemui jalan buntu bahkan penolakan.
Pada umumnya proses PDKT adalah negosiasi dan transaksi yang dibangun atas nama harapan dan masa depan. situasi ini yang kemudian memproduksi rayuan dan gombalan, serta alat peraga lainnya seperti bunga, coklat es krim, jalan-jalan kunjungan restoran, caf, bioskop. dan lain sebagainya yang keseluruhannya membutuhkan duit yang tidak sedikit, hanya untuk menaikan tingkat penerimaan. pada titik ini bisa dibayangkan betapa mahalnya proses PDKT.
Mahalnya POLITIK dan PDKT
Di dalam Politik, Pemilihan Kepala Daerah atau Regional elections merupakan wahana proses pertarungan kepentingan politik, The battle of political interests. sebagai bentuk demokratisasi yang dilakukan berdasarkan mekanisme pemungutan suara. sehingga kemenangan hanya bisa dicapai berdasarkan suara terbanyak atau Majority Vote, dari masyarakat.
Desain mekanisme politik seperti ini pada akhirnya menjadikan, mahalnya kost untuk satu proses politik-pemilihan, baik yang didanai negara, partai politik maupun kandidat. Memang, pembiayaan pemilu di Indonesia menunjukkan peningkatan dari masa ke masa. Alokasi anggaran negara untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai Rp 71,3 triliun-jauh melampaui pemilu-pemilu sebelumnya.
Selain itu para paslon atau kandidat dituntut untuk mendulang suara dan dukungan masyarakat jika ingin berakhir dengan sebuah kemenangan, namun layaknya sebuah PDKT proses untuk memenangkan hati dan suara masyarakat, seringkali hadir dengan dinamika finansial yang kompleks dan kenyataannya proses ini membutuhkan modal yang sangat signifikan dan fantastic.
Tidak tanggung-tanggung biaya yang perlu dihabiskan untuk satu kemenangan, berdasarkan kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri biaya politik untuk menduduki kursi bupati atau walikota rata-rata menyentuh angka  Rp 30 miliar, sedangkan biaya menjadi gubernur bisa mencapai Rp 100 miliar. Sementara mahalnya satu proses PDKT disebabkan karena Stunting-nya isi dompet kita.
