PKB, yang selama ini nyaris adem ayem dan sepi dengan komentar terkait dengan dugaan korupsi Nazaruddin ketika menjabat Bendara Umum Partai Demokrat, merupakan sikap politik pragmatis untuk menjaga komunikasi politik dengan Partai Demokrat dalam skema Koalisi Parati Pendukung Kepemimpinan SBY. Sikap yang sama juga ditunjukkan kepada partai-partai lain yang terkena terpaan isu korupsi pada paruh pertama kekuasaan SBY untuk periode keduanya.
Menerima sikap arif (?) PKB seperti ini, tentu saja bukan berarti tidak akan diperhitungkan oleh para politisi partai yang lain. Angin tak sedap yang menerpa Muhaimin Iskandar, tampaknya juga akan sepi dari kelantangan suara para politisi yang lain. Kalau toh ada yang berbicara, tetap berada pada koridor komunikasi politik normatif.
Sebut saja, fenomena yang membingungkan, dan membuat dahi berkerenyit, secara bersamaan ketika isu suap menerpa Muhaimin Iskandar, tiba-tiba Nazaruddin mengisyaratkan untuk berbicara blak-blakan, setelah sebelumnya menyatakan akan tutup mulut. Tentu saja, situasi ini memberikan daya kejut luar biasa bagi Partai Demokrat, karena dugaan suap ini memiliki kaitan erat dengan Andi Malarangeng yang memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tampaknya, posisi di kursi eksekutif antara PKB dan Demokrat menjadi seimbang, sementara posisi di legislatif, berbagai partai politik bisa jadi memeiliki kerentanan yang sama dalam perilaku korup.
KPK tampaknya harus benar-benar memiliki kecerdasan yang lebih, untuk menghadapi situasi kemungkinan saling sandera ini. Tidak saja KPK dituntut mampu membaca silang sengkarut dalam sikap politik para politisi, tetapi juga secara cerdas dan kritis membaca komunikasi politik yang dilontarkan SBY dan para politisi di bawahnya.
Ketika kecerdasan ini tidak dimiliki KPK, kemungkinan besar mereka justru akan terjungkal dalam kubangan lumpur politik yang bercampur dengan hukum, komunikasi yang silang sengkarut, dan pertikaian tak berujung pangkal dari para politisi yang mendapatkan panggung secara tidak adil dari media televisi.
KPK terancam dalam posisi delegitimasi yang luar biasa, karena dukungan pembongkaran kasus korupsi sesungguhnya hanya ada dalam bahasa politik, sementara sikap dan perilaku politiknya, justru berada dalam posisi menghalang-halangi.***
