Kekerasan di Papua dan Pelanggaran Hak Kodrati

Kekerasan di Papua, Indonesia, adalah isu kompleks yang melibatkan berbagai faktor sejarah, politik, ekonomi, dan sosial. Wilayah Papua terdiri dari dua provinsi, Papua dan Papua Barat, dan telah menjadi sorotan internasional karena serangkaian insiden kekerasan yang terus berlanjut. Latar Belakang Sejarah Sejarah konflik di Papua bermula sejak wilayah ini dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1963, melalui sebuah vote yang kontroversial, dikenal sebagai" Act of Free Choice" tahun 1969. Banyak penduduk Papua yang merasa bahwa proses tersebut tidak adil dan mereka tidak memiliki suara yang sebenarnya dalam menentukan nasib mereka sendiri. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan di Papua ialah :

• Ketidakadilan Ekonomi dan Sosial. Papua adalah salah satu wilayah terkaya sumber daya alam di Indonesia, terutama dalam hal tambang emas dan tembaga. Namun, penduduk asli Papua sering merasa tidak mendapatkan manfaat dari eksploitasi sumber daya alam ini. Ketimpangan ekonomi dan kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur memperparah situasi.
• Tuntutan Kemerdekaan. Ada gerakan separatis yang cukup kuat di Papua yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah salah satu kelompok yang  memperjuangkan kemerdekaan di Papua. Konflik antara kelompok separatis dan pemerintah sering berujung pada kekerasan.
• Militerisasi.  Pemerintah Indonesia telah menempatkan banyak personel militer di Papua untuk menjaga keamanan. Namun, kehadiran militer ini sering dianggap sebagai sumber ketakutan dan penindasan bagi penduduk setempat. Banyak laporan yang menyebutkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap penduduk Papua.