Konflik Kekerasan Sosial di Papua

Masalah konflik yang terjadi di Papua dahulu hingga sekarang ini masih saja ramai diperbincangkan. Umumnya kekerasan di Papua terkait dengan konflik antar warga dengan suku, separatisme, dan kriminalitas. Proses dan hasil pembangunan di Papua selama otonomi khusus belum dirasakan sepenuhnya oleh orang asli Papua, terutama di wilayah pedalaman. Sebagian besar besar masih berada dibawah garis kemiskinan dan terpinggirkan. Bahkan kondisi pembangunan Papua masih kalah jauh dengan kota-kota kelas dua di wilayah Pulau Jawa. Warga Papua merasa tidak dihargai dan diabaikan. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana public di daerah Papua dan Papua Barat, kelaparan dan kondisi kurang gizi di daerah di Papua, serta rendahnya tingkat pendidikan di wilayah Indonesia bagian timur merupakan faktor yang berpotensi menimbulkan konflik. Tetapi di sisi lain penyebab konflik di Papua, OPM dan sejenisnya adalah sebagai salah satu penyebab konflik. Tujuan mereka adalah menimbulkan kesan bagi pemerintah pusat dan daerah serta pihak internasional bahwa Papua selalu tidak aman dengan adanya OPM, ini jelas bertujuan mengagalkan ide dan keinginan luhur orang asli Papua untuk berdialog atau berdiskusi dengan pemerintah Indonesia dalam waktu dekat.

Selain itu, banyaknya peristiwa kekerasan dan konflik yang ada di Papua menandakan bahwa institusi kepolisian yang ada di Tanah Papua seringkali tidak mampu menungkapkan kasus-kasus kekerasan bersenjata yang ada di Papua tersebut. Di tambah lagi polisi di daerah ini susah sekali mendapatkan barang bukti yang biasa menjadi petunjuk penting dalam menungkapkan sebab dan siapa pelaku dari setiap kasus tersebut. Selama kesenjangan itu terjadi, maka akan semakin banyak konflik yang akan tetap membara pada masyarakat di Papua. Apapun kebijakan dilakukan pemerintah tidak akan memadamkan konflik yang terjadi. Justru sebaliknya, menurut saya masyarakat akan menilai kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut adalah sebagai akal-akalan mereka saja.

Kewenangan Pemerintah Daerah sangat besar sehingga perlu adanya bentuk pengawasan yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat jangan sampai terjadi berbagai kebijakan yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik yang terjadi di setiap kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Pemerintah Pusat  harus aktif dalam melakukan pengawasan sehingga konflik yang terjadi di Papua dapat terselesaikan secara baik tanpa menggunakan system kekerasan oleh Pemerintah Indonesia baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Konflik yang terjadi di Papua hanya sebagian kecil saja yang terjadi di negeri ini maka dari pada itu diharapkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus fleksibel dalam mengeluarkan kebijakan jangan hanya berpihak ke salah satu daerah saja karena akan menimbulkan kecemburuan social di setiap daerah sehingga mengakibatkan konflik berkepanjangan.

Maka dari itu sebaiknya pemerintah mendorong pihak-pihak yang terkait untuk mengupayakan solusi yang tepat dengan dilakukan pembangunan secara intensif dan berkesinambungan di tanah Papua tersebut, kondisi ini bisa dijaga oleh pemerintah setempat dan pemangku kepentingan dengan cara bersinergi atau berkomunikasi dengan cukup baik. Dengan cara seperti itu diyakinkan sedikit demi sedikit masyarakat akan merasakan kemakmuran perhatian dari pemerintah terhadap tempat tinggalnya.