'Amunisi' yang dimaksud adalah 'penolakan' PKS terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April 2012 (baca misalnya http://news.detik.com/read/2012/03/31/063814/1881789/10/?992204topnews atau http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/31/m1pp3a-pks-tolak-berikan-tiket-naikan-harga-bbm)
Padahal, PKS pada awalnya SETUJU atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April 2012 meski dengan syarat (baca misalnya http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/31/309645/70/13/Politik-Bunglon atau http://www.bisnis.com/articles/kenaikan-harga-bbm-partai-demokrat-keukeuh-naikkan-harga). Sikap tersebut sama dengan sikap partai-partai lain yang ikut dalam 'koalisi' partai pemerintah, Partai Demokrat.
Adapun sebab-musabab perubahan sikap PKS, hanya Tuhan dan ELIT PKS yang tahu persis. Kita sebaiknya tidak banyak menelurkan dugaan MOTIF POLITIK perubahan sikap mereka.
Pasalnya, ada yang jauh lebih penting untuk dicermati. Meskipun tidak masif, spanduk yang menginformasikan sikap PKS menolak rencana menaikkan harga BBM sudah berkibar di beberapa titik di kota Makassar. Secara sederhana, pesan yang dipancarkan spandur-spanduk tersebut adalah PKS berpihak kepada rakyat.
Nah, inti pesan inilah yang sebaiknya kita cermati dan kritisi. (1) Benarkah PKS berpihak kepada rakyat?
(2) Bila memang PKS berpihak kepada rakyat, mengapa pada awalnya mereka IKUT mendukung kenaikan BBM? Sebuah sikap yang sama dengan Partai Demokrat (yang berbeda hanya syaratnya)?
Lagi pula, sikap menolak kenaikan harga BBM tidak sepenuhnya memberi manfaat. Sebab, bila salah satu argumentasi pemerintah yang menyatakan subsidi BBM salah sasaran diterima, bukankah itu berarti PKS juga ikut andil dalam melestarikan 'salah sasaran' ini? Apalagi bila kemudian kita tidak melihat pressure atau tekanan PKS (bersama parpol lain yang ikut menolak rencana menaikkan harga BBM) yang efektif kepada pemerintah terhadap masalah a) korupsi, b) kebocoran, dan c) pemborosan ABPN maka kesan yang dapat timbul adalah PKS memang hanya peduli pada 'citra' semata dan belum sampai pada SUBSTANSI atau INTI kepedulian nasib rakyat yang tidak kunjung sejahtera akibat terus terjadinya masalah ABC pada APBN ibu pertiwi ini.
Selain perubahan sikap PKS soal harga BBM di atas, ada satu titik lagi yang sebaiknya kita cermati dan kritisi. Titik tersebut adalah Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Beberapa bulan terakhir, Banggar memperoleh sorotan tajam atas dua hal. Pertama, soal biaya renovasi ruangan (baca misalnya http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/7273-kama-renovasi-ruang-banggar-dpr-berbau-korupsi atau http://nasional.inilah.com/read/detail/1821323/total-biaya-renovasi-ruang-rapat-dpr-rp200-m. Kedua, (dugaan) keterlibatan beberapa anggota Banggar dalam sejumlah kasus korupsi (baca misalnya http://metrotvnews.com/read/newsprograms/2012/02/22/11628/121/Badan-Garong-Anggaran).
Penulis tidak mengetahui secara tepat jumlah anggota Banggar dari fraksi PKS. Meski demikian, nama Tamsil Linrung, anggota DPR dari PKS yang berasal dari (dapil) Sulawesi Selatan, hingga tulisan ini dibuat merupakan anggota dan tidak bisa dilepaskan dari (kasus) Banggar.
Uang dan kekayaan Indonesia, yang secara teori harus digunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, 'diatur' di Badan Anggaran DPR. Tak terbayangkan betapa pentingnya kedudukan mereka yang ditempatkan di Banggar. Mereka punya kuasa mengatur trilyunan uang dan kekayaan bangsa ini.
Namun, yang lebih tak terbayangkan adalah GODAAN yang menghampiri 'para ustadz' dari PKS yang duduk di Banggar. Tentu tidak pada tempatnya untuk mengulangi berbagai ayat dan hadits yang mengingatkan tentang kuatnya pengaruh GODAAN duniawi (utamanya harta dan syahwat). Bahkan boleh jadi 'para ustadz' di Banggar itu jauh lebih menguasai berbagai ayat dan hadits soal itu.
Nah, berdasarkan kesadaran soal godaan itulah kita sebaiknya terus menerus mengingatkan PKS dan ratusan kader mereka di DPR(D) terkhusus di Banggar untuk selalu bersikap TRANSPARAN soal sumber penghasilan dan kekayaan mereka.
Mengapa? Sebab transparansi MENCEGAH terjadinya penyelewengan.
Ada baiknya ditetapkan suatu 'keharusan tembus pandang' terhadap sumber penghasilan dan jumlah kekayaan bagi kader mereka yang menjadi penyelenggara negara.
Bila mereka tidak malu mengklaim diri berada di pihak rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan mereka, mengapa mesti malu bila sumber uang dan kekayaan mereka di-baliho-kan atau di-spanduk-kan di pinggir jalan sama seperti mereka men-spanduk-kan dan mem-baliho-kan klaim pro rakyat mereka?
(3) Bukankah dengan men-spanduk/baliho-kan sumber uang dan kekayaan mereka yang HALAL dan BERSIH berarti mereka telah memelopori suatu 'sunnah hasanah' dan menjadi teladan bagi penyelenggara negara lainnya?
(4) Bukankah dengan bersikap transparan soal sumber uang dan kekayaan serta menampilkan hidup sederhana jauh lebih memikat hati rakyat dibanding dengan KLAIM SEMU soal kenaikan harga BBM?
Penulis ingin melihat spanduk/baliho transparansi keuangan kader PKS yang menjadi penyelenggara negara berkibar atau berdiri berdampingan dengan spanduk/baliho soal klaim mereka berkaitan dengan harga BBM di jalan-jalan yang penulis lalui di kota Makassar
Sebagai penutup, tulisan sederhana ini didorong oleh sebuah keinginan yang kuat untuk menjaga agar kader PKS yang duduk di jajaran DPR (dan menteri) tidak manipulatif dan koruptif (apalagi mereka yang ditempatkan di Badan Anggaran DPR). Tulisan ini juga bisa dianggap sebagai tantangan untuk membuktikan keseriusan mereka untuk selalu 'bersih' dan 'peduli'.
Catatan terakhir, tulisan ini secara spesifik ditujukan kepada 'elit' PKS dan mereka yang menjadi PENYELENGGARA NEGARA (untuk definisi penyelenggara negara, baca http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/03/25/lilh7l-kajian-awal-laporan-yusuf-supendi-pks-kan-bukan-penyelenggara-negara atau http://news.okezone.com/read/2008/08/06/1/134339/kpk-usul-revisi-definisi-penyelenggara-negara) dan bukan kepada kader atau simpatisan non penyelenggara negara.
Catatan paling akhir, bila ada yang bertanya mengapa mesti menyoroti PKS dan bukan partai yang lain? Jawabannya sederhana. Sebagai seorang muslim Indonesia, tugas kita untuk SALING mengingatkan. Dan bila dibandingkan dengan partai yang mengaku (bercorak, berembel-embel) partai Islam, PKS masih menjadi 'lilin' (yang sayangnya mulai redup) harapan terakhir bagi sebagian kalangan di Indonesia untuk dijadikan teladan (uswah) bagi generasi muda muslim yang ingin terjun ke dunia politik.
Makassar 5 April 2012
