Peraturan baru ini sendiri ternyata mendorong bank-bank untuk menerbitkan obligasi. Sebut saja Panin Bank, Bank ketujuh terbesar tersebut kini berniat untuk menerbitkan obligasi senilai Rp 4,9 Triliun. Memang penerbitan ini akan melonggarkan LDR (loan to Deposit Ration) Bank tersebut sehingga Bank dapat lebih aggresif kembali untuk mengucurukan kredit.
Mungkin, hal diatas adalah tujuan dari Bank Indonesia, yaitu mendorong perbankan untuk lebih giat mengeluarkan kredit. Apalagi tingkat pertumbuhan ekonomi kita yang mengalami perlambatan jikalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, penerbitan obligasi dari sektor perankan akan memperdalam pasar obligasi Indonesia. Hal tersebut nantinya akan membuat pasar obligasi Indonesia menjadi lebih tahan terhadap goncangan faktor luar.
Akan tetapi, kebijakan ini akan memberikan risiko lebih perbankan Indonesia. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut akan meningkatkan intensitas "channel" yang menghubungkan langsung pasar obligasi terhadap perbankan Indonesia. Alhasil eksposur pasar obligasi terhadap perbankan di Indonesia akan meningkat. Kebijakan tersebut akan sangat riskan melihat kondisi pasar obligasi global sudah mengalami "Bubble".
Berdasarkan laporan BIS (Bank for Internation Settlement) pada desember tahun lalu, BIS memberikan peringatan dari pertumbuhan obligasi global terutama negara emerging market yang sudah sangat tinggi setelah global financial crisis (GFC)tahun 2008 terjadi. Hyun Song Shin dalam laporan tersebut menyatakan kondisi yang terjadi sekarang memiliki kesamaan dengan kondisi pre-crises tahun 2008. Kesamaan tersebut adalah tingkat pinjman yang sudah mengalami tingkat bubble akan tetapi kini berbeda saluran. Jikalau dahulu pinjaman berasal dari kredit perbankan maka kini saluran pinjaman berasal langsung dari investor kepada korporasi melalui pasar obligasi.
