Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Selatan yang berlangsung satu bulan lagi sudah mulai membawa hawa panas di Sumatera Selatan. Pertarungan yang diramaikan oleh empat pasang pembesar Sumatera Selatan sudah dilakukan dengan berbagai cara dan gaya masing-masing kandidat. Positif atau negatif, bermoral ataupun tidak, dunia politik Sumsel sepertinya sudah tidak mempermasalahkan, yang penting lawan politik tersandung, kalau perlu mundur teratur.
Diantara kandidat ada yang menggunakan cara-cara yang kreatif, ada pula yang meniru cara yang kreatif. Ada yang merusak baliho lawan politik, atau melarang baliho tertentu masuk ke daerah masing-masing, ada yang masalah keluarganya diekspos keluar, ada yang difitnah cabul. Ada yang bikin bedah rumah, ada yang menirunya. Tentunya dana yang digelontorkan pun tak tanggung-tanggung, seiring waktu berjalan sudah ada yang sudah menunjukkan tanda-tanda kepailitan.
Kepailitan bukanlah hal yang sulit bagi seorang Alex Noerdin untuk menunjukkan tajinya sebagai petahana. Ada indikasi seluruh pegawai negeri sipil Kantor Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan beliau kerahkan untuk memasang baliho dan spanduk di rumah masing-masing. Sebagai bukti dukungan dan loyalitas kepada atasan tertinggi di Sumsel, setiap pegawai pemprov ini harus menyertakan bukti foto yang diserahkan kepada atasan masing-masing.
Sebagai konsekuensi atas kepatuhan pegawai pemprov ini, tunjangan pegawai pemprov sudah dinaikkan seratus persen oleh Alex Noerdin semenjak dua bulan yang lalu. Tentuya cukup dengan melampirkan bukti foto pemasangan baliho di rumah pegawai yang bersangkutan dan urusan pencairan tunjangan tersebut akan mudah.
Pembayaran Utang Sea Games 2011
Ditengah kemewahan yang dinikmati pegawai Pemprov, Sea Games 2011 yang diselenggarakan di Palembang masih menyisakan masalah. Utang Pemerintah Provinsi Sumsel atas perhelatan acara akbar Asia Tenggara tersebut masih Rp 324 Miliar. Jauh dari apa yang dijanjikan oleh Alex Noerdin sebelumnya, bahwa Sea Games tidak akan menggunakan APBD, akhirnya beliau menyerahkan permasalahan ini pada DPRD Sumsel, yang kemudian mensahkan penggunaan APBD untuk pembayaran utang.
Miris, ditengah peringatan Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati hari ini, ternyata pos dana yang digunakan adalah gaji guru-guru Sumsel. Informasi yang didapat dari demonstrasi HMI di Lubuklinggau (27/04), utang tersebut ternyata hanya Rp 286 Miliar, akan tetapi yang disahkan untuk pembayaran menggunakan APBD adalah Rp 324 Miliar. Dalam demonstrasi tersebut mahasiswa HMI menolak kedatangan kampanye Alex Noerdin di Lubuklinggau.
