Semua ahli pasti setuju jika pendidikan memegang peran fundamental untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Lantas, pertanyaan yang pantas kita ajukan adalah sudahkah Indonesia meletakkan dan memosisikan pendidikan pada posisi strategis? Sudahkah pendidikan kita menyentuh segenap lapisan masyarakat, dari kota hingga pelosok terpencil di nusantara ini? Jika belum, maka pendidikan sebenarnya diorientasikan untuk apa dan siapa?
Dari pertanyaan-pertanyaan di atas itulah, tulisan ini penting untuk dihadirkan dalam diskursus pendidikan kita hubungannya dengan masa depan bangsa ini.
Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanah dari cita-cita luhur para pendiri bangsa. Namun, mungkinkah bangsa kita bisa maju jika anak bangsa masih banyak yang tidak mendapatkan pendidikan? Mungkinkah bangsa ini bisa bangkit jika pendidikan kita selalu terpuruk karena tidak pernah mendapat perhatian serius? Bahkan pasal-pasal dalam konstitusi sebagai penjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan hanya formalistik belaka.
Pengamat pendidikan, Muhammad Zuhdan, sebagaimana dilansir suaramerdeka.com (9/3/2013), menyebutkan bahwa tercatat ada 1,3 juta anak usia 7-15 tahun di Indonesia tahun 2013 terancam putus sekolah. Dengan kata lain, setiap menit ada empat anak yang putus sekolah.
Pernyataan tersebut berbanding lurus dengan kenyataan bahwa pendidikan belum bisa dirasakan secara merata oleh seluruh warga di Indonesia.Pendidikan justru menjadi pembeda antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang di desa dengan yang di kota, antara yang cerdas dengan yang bodoh. Hal ini adalah bentuk diskriminasi dalam dunia pendidikan kita, sehingga lahirlah kesenjangan antar elemen masyarakat akibat adanya sekat-sekat pemisah tersebut.
Pendidikan untuk Apa?
Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Sayangnya, anugrah itu tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya. Rumitnya sistem pendidikan kita kemudian melahirkan stigma dalam masyarakat “untuk apa sekolah? toh tanpa sekolah juga masih bisa cari uang.” Tentu stigma itu menjadi benar ketika masyarakat di desa hidup akrab dengan alam, karena alam memberikan segalanya yang mereka butuhkan.
Namun, apakah selamanya akan bergantung dengan alam? Apakah alam akan tetap lestari tanpa adanya pendidikan? lalu bagaimana dengan masyarakat yang ada di kota?. Kondisi yang ada membuat masyarakat kota kemudian menjarah alam yang ada di desa.Mereka menjadi liar menggunduli hutan-hutan dan memburu hewan-hewan. Masyarakat desa yang tak terdidik akhirnya tak mampu berbuat apa-apa. Rendahnya pendidikan anak negeri menyebabkan mereka menjadi tamu di negeri sendiri dan memasrahkan SDAnya di kelola oleh negara asing, untuk menyebut perusahaan paling besar adalah PT. FreePort, Chevron atau British Petroleum.
Di sinilah pemerintah harus mampu membalik stigma yang terlanjur berkembang dalam masyarakat kita. Tentu diperlukan peran pendidikan untuk mengorganisir kehidupan dalam melawan masalah-masalah bangsa. Sebut saja masalah kemiskinan yang masih menjadi sumbatan untuk kemajuan bangsa kita. Pendidikan yang merata akan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.
Menurut Ibnu Muqaffa (106H-143H) pendidikan itu ialah yang kita butuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua indera kita, seperti makanan dan minuman yang kita butuhkan untuk mencapai peradaban yang lebih tinggi yang merupakan santapan akal dan nurani.
Pendidikan diibaratkan makanan, kekurangan asupan makanan akan mudah sakit dan uring-uringan. Begitu juga jika tidak cukup pendidikan akan mengakibatkan mudah sakit pikiran. Pada dasarnya pendidikan memberikan pengetahuan terhadap setiap orang tentang sopan santun, perencanaan masa depan, pengambilan keputusan, perkembangan sains yang akhirnya bermanfaat dalam kehidupan.
Pendidikan untuk Siapa?
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, begitulah bunyi pasal 31 ayat 1 UUD Tahun 1945 yang juga dipertegas pada ayat 2 bahwa pemerintah wajib membiayainya. Pasal tersebut hendak menjamin bahwa pemerintah harus memfasilitasi dan membiayai pendidikan setiap warga negaranya tanpa terkecuali.
Pemerintah memprogramkan wajib belajar 9 tahun. Artinya hanya sebatas 9 tahun pemerintah wajib membiayai dan memfasilitasi pendidikan setiap warga negaranya, yaitu pada pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sering kita temui pada pendidikan 9 tahun saja, masih banyak sekolah-sekolah yang memungut bayaran dari peserta didik. Berdalih untuk uang pembangunan, buku dan seragam yang memberatkan wali murid sehingga menyebabkan anak putus sekolah.
Pertama, pendidikan hanya untuk orang-orang yang cerdas. Sekolah unggulan dan terbaik serta beasiswa hanya diberikan kepada mereka yang berprestasi. Menjadi tak adil jika masyarakat desa ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah terbaik, sekolah di desa dengan fasilitas seadanya jelas tak mampu bersaing dengan pendidikan di kota yang lengkap dengan segala akses dan fasilitas.
Kedua, pendidikan hanya untuk orang-orang kaya. Tingginya biaya sekolah favorit menjadi penegas bahwa pendidikan berkualitas hanya untuk orang kaya. Paradoks sikap pemerintah yang ingin meringankan biaya pendidikan tidak diimbangi dengan kebijakan untuk memberikan akses yang sama bagi seluruh warga negara, khususnya orang miskin untuk menikmati sekolah-sekolah berkualitas.
Akhirnya negara ini tampak tak mampu memberi arah pada pendidikannya. Tak jelas orientasi pendidikan untuk apa dan siapa. Penggila kekuasaan saling melempar tanggung jawab. Kaum berpendidikan semakin tak peduli dengan lingkungan sosialnya. Namun bagaimanapun dengan penuh harap kita selalu memanjatkan doa, semoga si miskin bisa sekolah.
Amiin..
