Pemilu kali ini lebih hot dan top markotop karena SBY akan diganti dengan calon Presiden baru yang mampu membawa rakyat Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Ini nyindir SBY atau maksudnya apa ya?
Tak tahu pulak aku, kok bisa-bisanya tega banget minta dana pengamanan sebegitu besarnya. Praktik-praktik ngawurologi dan semprulisasi macam begini ini harus diawasi dan diaudit seketat mungkin. Satu celah pun jangan sampai lolos. Mungkin saja Sutarman itu berpikir kali ini tingkat kesulitan pengamanannya pasti lebih sulit karena adanya penggantian Presiden.
Selanjutnya, menurut Sutarman, dengan pengamanan yang maksimal dari Polri, rakyat bisa dong memilih Presidennya dengan tenang dan nyaman tanpa perlu khawatir kalau Pemilu akan kacau, karena dana Rp 3,5 Triliun itu akan digunakan Polri secara maksimal dilapangan.
Busyet deh.
Mari kita bandingkan dengan dana pengamanan Polri pada Pemilu tahun 2009 yang sebesar Rp 1,8 Triliun itu. Dana itu pun banyak yang dicatut dilapangan, mark up biaya pengamanan, mark up biaya perjalanan pemantauan kesiapan Pemilu di daerah-daerah, dan dana-dana taktis siluman lainnya yang tak masuk akal dan tak jelas juntrungannya. Tak usah munafik lah kalau dana sebesar itu enggak bocor 1 rupiah pun.
Kalau kita bandingkan dengan dana pengamanan Polri untuk Pemilu tahun ini yang sebesar Rp 3,5 Triliun, ini jelas-jelas angka yang sinting. Bagaimana ini? Jujur saja aku bilang, pantas saja mayoritas para Jenderal Kepolisian itu punya rekening gendut. Jadi, harap maklum, anda tak usah heran.
Itu belum termasuk permintaan dari pihak TNI yang minta dana pengamanan sebesar Rp 100 Milliar. Apa-apaan ini? Apakah mereka-mereka itu tak punya empati dengan rakyat jelata yang miskin melarat, luntang lantung dijalanan, tak punya rumah, pakaian tak layak, kaum miskin dan papa, para korban bencana alam dan banjir yang menderita kelaparan, kedinginan, dan diserang diare, sakit penyakit, dan gatal-gatal?
Supaya anda tahu saja, permintaan dana sebesar Rp 3,5 Triliun itu sudah dikabulkan. Saat ini Menkeu telah mengucurkan dana sebesar Rp 1 Triliun dari total permintaan Polri yang sebesar Rp 3,5 Triliun itu. Kira-kira dong, pak. Belanda masih jauh. Yang konyolnya lagi, DPR dan Polri justru mendesak agar Menkeu segera mengucurkan keseluruhan dana sebesar Rp 3,5 Triliun itu, jangan dicicil-cicil. Jangan-jangan ada praktik jor-joran antara Polri dan para dedengkot anggota DPR yang terhormat itu.
Semua orang juga tahu lah bahwa Pemilu memang penting, tapi Pemilu hanyalah pesta demokrasi rakyat. Sejatinya pengamanan yang maksimal adalah tanggung jawab semua elemen bangsa ini, bukan hanya Polri maupun TNI, tapi juga dari semua lapisan masyarakat, termasuk Hansip, Satpam, Satpol PP, Karang Taruna, Pam Swakarsa, sampai ke jajaran tingkat RT/RW, dan lain sebagainya.
Dana-dana taktis yang tak masuk akal macam begini Ini sama saja mencekik lehernya ibu pertiwi sampai lidahnya terjulur keluar, memeras negara sendiri sampai tinggal ampasnya, tanpa punya empati, hati nurani, dan kepedulian terhadap urusan-urusan kemanusiaan yang lebih krusial.
Dengan angka pengamanan Polri untuk Pemilu yang sebegitu besarnya, justru menimbulkan pertanyaan, seperti apakah bentuk pengamanan Polri pada Pemilu mendatang? Menyewa RoboCop kah? Atau bagaimana?
Au ah gelap.
