Â
Suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak 2024 di NTB patut diapresiasi sebagai langkah maju dalam demokrasi Indonesia. Namun, di balik laporan kesuksesan ini, ada banyak hal yang perlu menjadi bahan refleksi. Pemerintah memang telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai dukungan, seperti pemantauan langsung, alokasi anggaran, dan sinergi antara KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan. Tetapi, apakah semua langkah ini benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat?
Â
Gubernur NTB menyebut Pilkada sebagai pesta demokrasi yang bebas dari tekanan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, potensi konflik dan tekanan politik kerap mengintai di beberapa wilayah. Pernyataan aparat keamanan yang siap menjaga kondusivitas tentu positif, tetapi langkah preventif seperti apa yang benar-benar dilakukan? Apakah masyarakat merasa aman untuk menyalurkan hak pilih mereka tanpa tekanan atau manipulasi?
Â
Dukungan anggaran untuk KPU dan Bawaslu juga menjadi poin penting. Meski disebut telah disalurkan tepat waktu, pertanyaan muncul terkait efisiensi penggunaan anggaran ini. Apakah dana yang dianggarkan benar-benar digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih atau justru lebih banyak terserap untuk hal-hal teknis tanpa dampak langsung bagi masyarakat?
Â
Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat menjadi fokus lain. Pemerintah mengupayakan peningkatan partisipasi, tetapi bagaimana dengan kualitas partisipasi itu sendiri? Apakah masyarakat benar-benar memahami pilihan mereka atau hanya terjebak dalam politik praktis yang cenderung transaksional?
Â
Kesuksesan Pilkada di NTB tidak hanya tentang kelancaran logistik dan keamanan, tetapi juga tentang keberhasilan menciptakan demokrasi yang inklusif, adil, dan bermakna bagi masyarakat. Ke depan, pemerintah harus lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai pemilih cerdas, bukan hanya memfasilitasi penyelenggaraan teknis. Hanya dengan begitu, Pilkada benar-benar menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan berpihak pada rakyat.
