Karena itu fakta bahwa jumlah guru produktif hanya sekitar 36 % sementara selebihnya adalah guru adaptif dan normatif (di Propinsi DIY) barangkali karena hilangnya kata-kata "untuk bekerja dalam bidang tertentu" itu. Karena itu pula mungkin banyak guru SMK kemudian menyebut diri sendiri hanya sebagai SMA PLUS. SMK adalah SMA dan sedikit plus keterampilan, bukan sekolah yang menjadikan "kerja" atau "bekerja" sebagai tujuan utama.
Hal yang lucu bisa juga ditemukan di draf yang beredar tentang Peraturan Mendiknas tentang Kurikulum 2013 untuk SMK. Tampak aneh kalau latar belakang perubahan Kurikulum SMK lebih didasarkan atas rendahnya nilai Matematika dan Sains seperti dalam ranking di TIMSS (the Third International Mathematics and Science Study) dan dari Program for International Student Assessment (PISA). Sementara pesan Pasal 15 UU Sisdiknas tidak mendapatkan apresiasi, misalnya dengan menyebut angka pengangguran atau relevansi pendidikan dengan pekerjaan.
Telah jamak dimengerti dalam literatur global tentang pendidikan kejuruan yang mahal investasinya, terutama dalam hal penyediaan fasilitas workshop, bengkel, consumables material dan sebagainya. Apakah ini kemudian membuat pemerintah mengalihkan SMK sekedar menjadi SMA Plus yang murah meriah. Seperti dulu saat saya sekolah di STM, yang sering diejek dengan sebutan STM Sosial, karena banyak pelajaran kejuruan yang disampaikan teorinya saja di kelas, bukan dipelajari di bengkel sambil mengamati dan praktik.
Wallahu a'lam.