text-indent:1.0cm;line-height:200%"> 200%;font-family:"Times New Roman","serif"">Sulit membantah fakta kehadiran Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) telah menyedot anggaran belanja negara yang tidak
sedikit. Belanja pegawai dan anggaran pelaksanaan fungsi legislasi dan
pengawasan DPD atas pelaksanaan UU tertentu serta pelaksanaan fungsi pengawasan
anggota di daerah pemilihan, misalnya, menghabiskan dana sedikitnya Rp 609,798
miliar dalam setahun. Jumlah itu belum ditambah pengajuan pagu tahun 2011
sebesar Rp 199,952 miliar untuk pembangunan gedung di 33 ibukota provinsi. Besarnya
biaya yang dihabiskan seakan menguap percuma sebab DPD memiliki kewenangan
konstitusional yang lemah dan terbatas.
