Partai PKB ini memiliki akar yang kuat dalam organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Sejak berdirinya, PKB telah dipimpin oleh berbagai tokoh yang berkomitmen untuk mengemban aspirasi dan kepentingan kaum Nahdliyin, dan salah satu tokoh yang paling mencolok dalam sejarah PKB adalah Abdul Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin.
Bila ditarik ke belakang, Cak Imin pertama kali terpilih sebagai Ketua Umum PKB dalam Muktamar tahun 2005 di Semarang. Waktu itu Gus Dur duduk sebagai Ketua Umum Dewan Syuro. Ketua Umum Dewan Syuro merupakan struktur dengan kedudukan tertinggi di PKB saat itu.
Tahun itu diadakan Muktamar karena Gus Dur telah memecat Ketum PKB sebelumnya, Alwi Shihab yang kemudian menjadi jabatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu era SBY.
Berhasil Melawan Konflik Internal PKB
Baru 3 tahun menjabat, Internal PKB mulai bergejolak sekitar Maret 2008 atau setahun menjelang Pemilu 2009. Hal ini terjadi karena mendadak Cak Imin dipecat oleh Gus Dur dari jabatan Ketua Umum PKB dalam rapat dewan Maret 2008. Keputusan pemberhentian Cak Imin kala itu lewat mekanisme voting Dewan Tanfidz dan Dewan Syuro PKB.
Saat itu beredar isu Cak Imin dicopot karena difitnah menggagas Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk menggusur Gus Dur. Namun, Cak Imin kala itu membantah dan menganggap tak masuk akal bila sedang menggalang kekuatan untuk menggusur Gus Dur.
Gus Dur pun enggan membeberkan rincian alasan penggantian Cak Imin lantaran semuanya merupakan masalah internal PKB. Memang Gus Dur sudah beberapa kali memecat ketua PKB sebelum Cak Imin tanpa alasan yang jelas.
Cak Imin lantas tak terima atas pencopotannya tersebut. Pendukung Kubu Cak Imin menganggap itu sebagai pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB. Pasalnya, Cak Imin terpilih sebagai Ketum DPP PKB melalui forum Muktamar. Kubu Cak Imin mengatakan pencopotannya juga harus melalui forum Muktamar.
Keberatan dicopot, Cak Imin menggugat Dewan Syura DPP PKB dan Dewan Tanfidz DPP PKB ke jalur hukum. Gugatan itu akhirnya dikabulkan pengadilan. Artinya, pencopotan Muhaimin Iskandar sebagai Ketum DPP PKB dibatalkan dan putusan tersebut dikuatkan putusan kasasi MA.
Konflik internal kemudian masih berlanjut mulai meruncing dan makin memanas. Dua pihak yang berseteru sama-sama menggelar Muktamar Luar Biasa PKB untuk mendapatkan keabsahan. Konflik ini lantas menghasilkan dualisme kepengurusan PKB, antara kepengurusan Cak Imin dan Ali Masykur Musa sebagai Ketua Umum dari kubu Gus Dur.
Tahapan pemilu 2009 terus berjalan ketika konflik internal PKB terus meruncing. PKB kubu Muhaimin dan PKB kubu Gus Dur sama-sama membuka pendaftaran calon anggota legislatif (caleg).
Alhasil, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menindaklanjuti berkas pendaftaran caleg kubu Cak Imin dan menolak caleg kubu Gus dur. Karena kubu Cak Imin lebih berhak berdasarkan Putusan MA. Sejak itu Gus Dur melarang Cak Imin menggunakan foto, gambar dan suaranya dalam semua kegiatan yang dilakukan.
Cak Imin Ketua Partai Keagamaan Terlama
Cak Imin pertama kali menjabat sebagai Ketua Umum PKB pada Mei 2005. Artinya, selama 18 tahun sejak tahun itu, Ini hanya kalah lama dari Megawati dengan PDIP-nya.
Memang partai yang didirikan oleh para kiai NU telah berada di bawah kepemimpinan yang teguh dan karismatik dari Cak Imin. PKB terus menguat dan membesar dalam kepemimpinan Cak Imin. Ini adalah pencapaian yang patut diapresiasi, mengingat dinamika politik yang begitu kompleks di Indonesia.
Pada Kongres PKB yang diadakan di Bali pada Agustus 2019, Cak Imin kembali terpilih sebagai Ketua Umum PKB. Dengan terpilihnya kembali Cak Imin, periode kepemimpinannya diperpanjang hingga tahun 2024 mendatang. Jika ia benar-benar menyelesaikan masa jabatannya hingga tahun 2024, maka total masa jabatan Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB akan mencapai 19 tahun. Ini adalah pencapaian luar biasa yang menunjukkan popularitas dan kepercayaan yang diberikan oleh para kader dan pengurus PKB kepadanya.
Kepemimpinan Cak Imin telah membawa PKB melalui berbagai tantangan dan perubahan dalam politik Indonesia. Partai ini telah menjadi bagian penting dalam pemerintahan dan parlemen, serta terlibat dalam proses demokratisasi di Indonesia. PKB, telah berperan aktif dalam menjaga kerukunan antaragama dan memperjuangkan hak-hak kaum Nahdliyin.
Cak Imin dalam masa jabatannya yang panjang, ia telah bekerja keras untuk mengembangkan dan mengukuhkan PKB sebagai salah satu kekuatan politik yang signifikan di Indonesia.
Dengan perpanjangan masa jabatan Cak Imin hingga 2024, PKB memiliki kesempatan untuk terus berkontribusi dalam politik Indonesia dan menjalankan visi dan misi partai. Tentunya, tantangan yang ada juga semakin kompleks, dan kepemimpinan yang kuat seperti yang ditunjukkan oleh Cak Imin akan sangat diperlukan dalam menghadapinya.
Seiring berjalannya waktu, peran PKB dalam politik Indonesia dan peran Cak Imin sebagai pemimpin partai ini akan terus menjadi sorotan. Semoga PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin dapat terus berperan dalam menjaga stabilitas politik dan merawat kerukunan nasional di Indonesia.
