Dengan semangat yang demikian, sistem pemerintahan mengikuti prinsip negara kesatuan (otonomi) yang terdesentralisasi. Pemerintah dapat mencakup pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kabupaten/kota.
Otoritas dewan adalah hak dan kekuasaan dewan untuk menetapkan atau menyetujui kebijakan sebagai bagian dari kontrol administratif.
KEMBALI KE ARTIKEL
