Seperti halnya virus berbahaya yang sulit dibasmi, hoaks juga butuh
treatment khusus dalam penanganannya. Hal ini terbukti sejak diterbitkannya revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada 28 November 2016, aturan ini diberlakukan dengan harapan mampu menertibkan penyebar hoaks dan fitnah di internet. Dengan segala pro-kontra yang membuntut---soal pengekangan kebebasan berpendapat juga soal penyimpangan untuk kepentingan tertentu---UU ITE ternyata tidak begitu signifikan dalam mengatasi penyebaran hoaks sejak diberlakukan. Bukannya makin tertib, ribut-ribut soal saling lapor ke pihak terkait tentang penyebaran hoaks dengan maksud saling serang malah makin meningkat, hal ini terjadi pada banyak partai politik, organisasi masyarakat, juga perseorangan.
KEMBALI KE ARTIKEL
