Dalam rangka untuk memperkuat pijakan hukum dan asas manfaat pembangunan perkeretaapian nasional, Departemen Techno Industri dan Energi DPP PKS melakukan kajian dengan telaah aspek legalisas (UU), sinkronisasi program pembangunan MP3EI Master Plan Kereta Api Nasional, skema pembiayaan dan key issue terkait rencana pembangunan kereta cepat (HST) rute Jakarta – Walini – Badung.
KEMBALI KE ARTIKEL
