Dari segi kebijakan publik, pernikahan dini adalah isu yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti pemerintah. Dimana dalam segi kebijakan publik isu pernikahan dini harus dirancang dengan hukum untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat pernikahan dini. Sehingga diperlukannya berbagai kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen stakeholder dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Keberhasilan dalam upaya pencegahan pernikahan dini adalah cerminan dari kebijakan publik yang terimplementasikan dengan baik.Berikut terdapat sepuluh poin kebijakan publik terkait pernikahan dini:
KEMBALI KE ARTIKEL
