Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebuah langkah yang telah diprediksi sejak lama. Dalam Surat Keputusan (SK) pemecatan, PDI-P mencantumkan dua alasan utama: pertama, Jokowi dianggap menyalahgunakan kekuasaannya dengan dituduh mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan batas usia calon wakil presiden demi meloloskan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres. Kedua, Jokowi dianggap melawan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P dengan mendukung capres di luar pilihan resmi partai.
Namun, kedua alasan ini menuai banyak kritik. Tuduhan intervensi Jokowi terhadap MK misalnya, tidak terbukti dalam hasil investigasi Mahkamah Konstitusi Mahkamah Kehormatan (MKMK). MKMK menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur atau intervensi yang melibatkan Jokowi. Sedangkan terkait tuduhan mendukung calon presiden di luar PDI-P, Jokowi sebenarnya pernah memberikan sinyal dukungan kepada Ganjar Pranowo, capres pilihan PDI-P. Tetapi hubungan yang semakin tegang antara dirinya dan partai membuat dukungan itu berubah arah kepada Prabowo Subianto.
Benarkah Pemecatan Jokowi Merugikan PDI-P?
