Baru-baru ini, keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mengesahkan perpanjangan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2019-2024 hingga 2025 digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.Â