Upaya Pemerintah Orbitkan Dwifungsi TNI-Polri, Abaikan Penegakan Hukum dan Ham
13 Juni 2022 13:43Diperbarui: 13 Juni 2022 13:532372
Keputusan pemerintah terkait mengorbitkan Dwifungsi TNI-PORLI, dinilai oleh sejumlah lembaga, akan berpengaruh pada pengabaian penegakan Hukum dan Ham di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dimana mereka mengkritk dan mengecam keras tindakan pemerintah dalam mengorbitkan dwifungsi tersebut. Yang mana, akan terciptanya kondisi penegakan hukum dan keamanan di Indonesia kian terputuk.
Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.