Setiap aspek pergerakan warga negara di Indonesia rasanya hampir tidak ada yang terlepas dari politik. Seperti biasa, setiap tahun selalu ada saja fenomena yang menarik dari dunia politik di NKRI untuk dibahas. Apalagi menjelang pemilu serempak yang akan terjadi tahun 2024 mendatang. Banyak kelompok yang mengutamkan kepentingan pribadi dan partai dengan menggunakan identitas sebagai landasan dalam berpolitik. Mulai dari pusat ibu kota sampai menjalar ke daerah-daerah terpencil di jagat raya Indonesia ini.
Lalu apa sebenarnya politik identitas itu? Mari kita belah isi perutnya satu-satu.
Kita mulai dari pengertian politik. Kata politik sendiri berasal dari bahasa Yunani, politeia, yang memiliki arti bahwa para individu dalam sebuah komunitas dalam batas geografis tertentu berkehendak untuk melakukan pengelolaan wilayahnya. Misalnya, dengan membuat hukum, kebijakan, serta lembaga kebijakan politik. Jadi, setiap langkah yang diambil dengan tujuan mengelola sebuah wilayah dalam ranah formal bisa disebut sebagai kegiatan berpolitik.
Kemudian, kata identitas yang diambil dari bahasa Inggris, identity, memiliki arti ciri-ciri atau tanda yang khas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas, merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dapat dikatakan, manusia yang memiliki identitas adalah orang-orang yang mampu menyadari tanda khusus atau ciri-ciri yang melekat pada dirinya.
Berdasarkan dua definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa Politik Identitas adalah politik yang menekankan pada perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada asumsi fisik tubuh, kepercayaan dan bahasa yang menjadi ciri atau tanda khas dari seseorang. Politik Identitas (Political Of Identity) akan mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas, baik itu dalam identitas politik maupun identitas sosial yang menjadi sumber dan sarana politik (Setyaningrum, 2005: 19).
Agnes Heller (Abdillah, 2002: 22) menggambarkan terkait politik identitas dalam hal ini sebagai politik yang difokuskan pada suatu pembedaan, dimana sebagai kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (free play) walaupun pada akhirnya akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Pada akhirnya politik identitas juga dapat mencakup rasisme, bio-femenisme, enviromentalism (politik isu lingkungan), dan perselisihan etnis.
Contoh terkenal adalah Politik Apertheid di Afrika yang membagi warganya menjadi dua golongan masyarakat berdasarkan ciri fisik, yaitu orang-orang yang berkulit hitam (black people) dan orang-orang yang berkulit putih (white people).
Di Indonesia sendiri, politik identitas lebih cenderung pada kepercayaan dan suku bangsa. Contohnya pencekalan terhadap hal yang bersifat SARA, terjadi pada salah satu mantan pemimpin daerah yangmana statemennya dianggap mencela salah satu kelompok Agama di Indonesia. Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), 16 november 2016 ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama, dijatuhi hukuman penjara dua tahun dan ditahan.
Politik identitas di Indonesia, sebagaimana dikutip dari Ma'arif dalam bukunya "Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia," menjelaskan bahwa khususnya di Indonesia, politik Identitas lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing (Ma'arif, 2012: 55).
Yang lagi hangat di Ibu Kota pra-pemilu 2024
Politik identitas yang lagi hangat terjadi di Ibu Kota menjelang pemilihan serempak di tahun 2024 nanti, datang dari salah satu partai politik besar di NKRI, PDI-Perjuangan. Baru saja kemarin jumat, 21 April 2023, Ketua Umum Partai PDI-Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, melalui siaran langsung pada media mendeklarasikan salah satu kandidatnya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah (Semarang), sebagai bakal calon Presiden pada Pemilu 2024 mendatang.
Penetapan Ganjar sebagai kandidat BACAPRES (bakal calon Presiden) 2024 dari partai PDI-Perjuangan, terjadi tidak jauh setelah sebelumnya Ganjar Pranowo sempat viral di sosial media dengan kecaman yang diberikan banyak netizen Indonesia akibat statemen yang dikeluarkan Ganjar terhadap penolakan timnas ISRAEL yang menjadi salah satu peserta dalam piala dunia U-20.
Dikutip dari laman detikjateng.com Rabu, 29 Maret 2023, menyebutkan 3 pernyataan Ganjar tolak timnas Israel di Piala Dunia U-20.
Pernyataan pertama menyebutkan, "piala dunia U-20 tanpa Israel."
"dalam konteks (Piala Dunia) U-20 kami mendorong upaya-upaya yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini menerobos agar U-20 tetap sukses tapi tidak menghadirkan Israel," tegas Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis (23/3/2023).
Ganjar mendukung sikap PDI-P yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Ia meminta agar panitia bersama pihak terkait mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa berjalan tanpa mengorbankan komitmen pendiri bangsa.
"sehingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 bisa dilakukan tanpa mengorbankan komitmen panjang kita untuk mewujudkan Palestina merdeka. Serta, tetap menjaga kedamaian sosial-politik di dalam negeri Indonesia," tutupnya.
Pernyataan kedua dari Ganjar Pranowo, "berpegang pada amanat Bung Karno."
Ganjar menyampaikan jika penolakannya terhadap kehadiran timnas Israel tidak lain karena memegang teguh amanat Bung Karno berkaitan dengan kemerdekaan Palestina. Hal itulah yang kemudian membuat orang nomor satu di Jateng itu menyuarakan penolakannya terhadap timnas Israel.
"kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-blok, maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis (23/3/2023).
Ganjar juga terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina.
"karenanya, penting bagi kita untuk tetap menyuarakan dukungan kita kepada perjuangan Palestina merdeka," jelasnya.
Pernyataan ketiga dari Ganjar Pranowo, "menyerahkan penyelesaian ke Pusat."
Ganjar Pranowo menyerahkan permasalahan timnas Israel di Piala Dunia U-20 dimana Jateng (Jawa Tengah, Semarang) menjadi salah satu tuan rumah, kepada PSSI dan juga pemerintah pusat. Ganjar optimis permasalahan ini bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah pusat.
"kita berikan ke pusat, percayakan ke pemerintah pusat dan PSSI, mereka sudah bekerja," kata Ganjar saat ditanya soal penolakannya terhadap timnas Israel, Senin (27/3/2023).
Ketika ditanya lagi soal statemen penolakannya, Ganjar meminta melihat berita yang sudah beredar. Untuk diketahui, sebelumnya Ganjar menolak didasari komitmen Presiden RI pertama Soekarno.
"kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," kata Ganjar, Kamis (23/3/2023).
Pernyatan dari Ganjar selaku Gubernur Jateng, juga didukung oleh I Wayan Koster Gubernur Bali, yang mana diketahui juga tergabung dalam partai politik yang sama. Statemen dari kedua tokoh besar Indonesia ini memicu pergolakan yang terjadi dalam negeri. Dimana setelahnya, dibumbuhi dengan penolakan yang juga datang dari berbagai macam pihak.
Dikutip dari laman, suara.com, Kamis, (30/3/2023), menyebutkan terdapat 13 pihak (termasuk I Wayan Koster dan Ganjar Pranowo) dari dalam negeri yang bersatu pendapat dalam penolakan kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U-20. Pihak-pihak tersebut antara lain ada, PDI-Perjuangan selaku partai pengusung, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gerakan Boikot Divestasi dan Sanksi (BDS) Indonesia, Organisasi Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pratama, Aqsa Working Grup (AWG), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), massa yang tergabung dalam Aliansi Solo Raya, serta gabungan massa dari FPI, Alumni 212, dan GNPF.
Buntut dari banyaknya penolakan yang datang dari dalam negeri berujung pada keputusan dari FIFA yang menyatakan Indonesia batal menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U-20.
Dikutip dari situs resmi FIFA, Rabu (29/3/2023), FIFA mengumumkan keputusan terkait Piala Dunia U-20. FIFA menyatakan Indonesia batal menjadi tuan rumah. Keputusan itu diambil seusai rapat Presiden FIFA, Gianni Infantino, dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Ditambah dengan segala sanksi yang harus diterima Indonesia karena batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.
Apakah maksud dari semua kejadian yang terlihat seperti telah diskenariokan ini? Apakah PDI-Perjuangan melalui Ganjar Pranowo sengaja melibatkan diri dalam masalah ini untuk mencari simpati dan dukungan dari mayoritas kelompok masyarakat di Indonesia? Ataukah PDI-Perjuangan sengaja memanfaatkan momen ini untuk mengumandangkan nama Ganjar Pranowo ke se antero Indonesia agar lebih dikenal masyarakat Indonesia? Karena tak bisa dipungkiri bahwa dalam persiapan menjelang pemilihan serempak di tahun 2024, nantinya akan butuh dukungan dari mayoritas Warga Negara Indonesia. Inikah politik identitas yang terjadi di bumi pertiwi ini? Apakah untuk mencari dukungan dalam dunia politik, perlu menempuh segala cara?
Lalu bagaimana dengan daerah di luar Ibu Kota?
Kalau di Ibu Kota politik identitas diwarnai dengan persoalan Agama, maka lain lagi dengan daerah pesisir Indonesia di bagian timur. Urusan politik lebih cenderung memanfaatkan momen-momen yang terjadi dari hasil sebuah bentuk anarkisme.
Lihat saja ke peristiwa yang masih hangat di telinga masyarakat Indonesia, terlebih khusus lagi di telinga masyarakat Indonesia Timur, Papua. Salah satu provinsi di Papua baru saja diresmikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian. Peresmian Provinsi Papua Pegunungan dilakukan atas nama Presiden RI, di Plaza Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).
"Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat 11 November 2022 di Jakarta, saya Mendagri dengan ini meresmikan Provinsi Papua Selatan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2022, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhai dan memberikan berkat pada kita semua," ucap Mendagri, dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (11/11/2022).
"ini tanggalnya bagus, saya diingatkan Pak Wamen, Jumat ini hari baik, 11-11-2022, kita punya provinsi baru," cetus Tito menyambung kata-kata peresmiannya.
Belum genap satu tahun diresmikan, Provinsi baru, Papua Pegunungan gempar di sosial media perihal aksi baku-tembak yang menewaskan 9 anggota TNI-Polri, di Kabupaten Ndugama, Papua Pegunungan.
Dilansir dari laman berita nasional.tempo.co, Minggu, (16/4/2023), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat -- Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim terlibat dalam penyerangan terhadap pos militer Indonesia di Distrik Yal, Kabupaten Ndugama, Papua Pegunungan, di bawah komando Perek, jelas Egianus Kogeya, Panglima TPNPB-OPM, dengan pasukannya. TPNPB-OPM menyebut pasukan ini telah menembak mati 9 prajurit TNI dan merampas 9 pucuk senjata pada Sabtu, 15 April 2023.
Awalnya, jumlah korban prajurit TNI yang tewas dikabarkan berjumlah 6 orang. Tapi kemudian ada konfirmasi bahwa Panglima (Kodap) Komando Daerah Pertahanan III TPNPB-OPM, Brigadir Jenderal Egianus Kogeya, menyebut bahwa jumlahnya bertambah menjadi 9 orang.
"mereka sudah membunuh 9 orang, bukan 6 orang," kata juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom saat dihubungi, Ahad, 16 April 2023.
Kabar penyerangan ini terjadi di tengah penyenderaan terhadap Pilot Susi Air, Phillip Marthens, yang berkebangsaan Selandia Baru. Phillip ditangkap pada 7 Februari dan belum bisa dibebaskan sampai sekarang.
Sebby, menjelaskan bahwa TPNPB-OPM telah mengajukan negosiasi damai dengan pemerintah Selandia Baru dan Indonesia, namun belum ada balasan yang diterima. Akan tetapi, kata Sebby, TNI-Polri juga melakukan operasi militer masif di Kabupaten Ndugama pada 23 Maret 2023.
Setelah peristiwa 23 Maret tersebut, Sebby menyebut sudah ada satu prajurit TNI yang tewas ditembak dan dikirim ke Jakarta. Untuk itu, TPNPB-OPM meminta pemerintah Selandia Baru dan PBB bisa mendesak pemerintah Indonesia menghentikan operasi militer ini.
Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Ndugama ini jelas akan menarik perhatian mayoritas masyarakat Indonesia pada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Dimana semua orang tahu bahwa kedua tokoh besar Indonesia ini punya peluang untuk menjadi kandidat besar bakal calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan 2024 nanti.
Peristiwa di Ndugama, diduga bakal menjadi pemicu untuk menarik simpatisan dari berbagai kalangan baik dari dalam daerah, maupun dalam skala masif manyarakat Indonesia.
Peristiwa di Ndugama, akan mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia untuk cenderung memilih calon pemimpin yang dapat bertanggungjawab terhadap keamanan daerah serta keamanan negara dengan tepat. Ditambah lagi, pemilihan tahun 2024 nanti akan dilakukan secara serempak, baik dari pemilihan calon anggota legislatif (CALEG), pemilihan kepala daerah (PILKADA) hingga pemilihan umum (PEMILU) untuk CAPRES-CAWAPRES Indonesia.
Kasus di Ndugama, tentu sangat menguntungkan tokoh partai politik yang punya kaitan erat dengan bidang keamanan negara, seperti dari kalangan TNI-Polri. Nantinya, akibat peristiwa ini, dapat mengarahkan hati dan pikiran masyarakat di Papua untuk cenderung memilih pemimpin daerah yang berasal dari kalangan TNI-Polri.
Jadi, masyarakat sementara menunggu siapa sosok yang akan berdiri sebagai pahlawan pembela kebenaran yang akan berusaha mengatasi masalah-masalah keamanan yang sementara bergejolak ini. Sosok pahlawan inilah yang mempunyai peluang besar untuk memenangkan banyak suara dari masyarakat ketika pemilihan serempak yang akan terjadi di tahun 2024 nanti.
Jadi, apa tanggapan masyarakat mengenai Politik di Indonesia?
Untuk menjawab pertanyaan mengenai apa tanggapan masyarakat Indonesia terhadap Politik di Indonesia, dilakukan survey terhadap sekelompok orang untuk mewakili tanggapan masyarakat. Form. survey diisi oleh 61 responden dengan usia di atas 18 tahun secara random, melalui link yang dibuat pada 'google form' dan dibagikan disecara online. Rentang usia ini di ambil dengan dasar alasan bahwa mereka yang telah berusia 18+, sudah memenuhi syarat untuk dapat bergabung dalam pesta demokrasi yakni pemilihan umum (PEMILU) sebagai partisipan yang sah dan diakui Negara.
Berikut ini adalah tanggapan ke enam puluh satu responden ketika ditanyakan mengenai politik di Indonesia.
Ketika responden ditanya mengenai 'Seperti apa figur pemimpin yang dibutuhkan Indonesia, menurut anda?', banyak jawaban yang bermunculan. (dapat dilihat dari hasil survey di bawah ini).
Â
