Sesungguhnya ibarat orang sakit,golkar juga baru sembuh dari penyakit parah yang dideritanya sekitar satu setengah tahun. Penyakit parah itu diawali dengan munculnya perseteruan antara kubu Abu Rizal Bakrie dengan kubu Agung Laksono.
Perseteruan semakin menjadi jadi ketika pada 6 Desember 2014,kubu Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Partai Golkar menggelar Munas Tandingan di Ancol sebagai protes terhadap Munas Bali yang telah memilih kembali Abu Rizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar.Menurut Agung Laksono dan kawan kawan ,Munas Bali tidak demokratis karena dipaksakan untuk meloloskan kembali Abu Rizal Bakrie sebagai ketua umum.
Selain menentang pelaksanaan Munas di Bali ,Agung Laksono juga menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
Sebagaimana diketahui pada pIlpres2014,partai golkar dibawah pimpinan Ketua Umum Abu Rizal Bakrie merupakan pendukung utama pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dan golkar merupakan elemen penting dalam Koalisi Merah Putih ( KMP) yang dianggap koalisi parpol yang tidak mendukung Jokowi-JK.
Betapa parahnya perpecahan partai berlambang beringin pada masa itu ditunjukkan antara lain terbentuknya kepengurusan ganda partai sampai ke tingkat kabupaten/ kota.
Pada masa pilkada serentak gelombang pertama 15 Desember 2015, partai golkar yang dilanda perpecahan itu hampir tidak dapat ikut mengusung calonnya pada pilkada serentak dimaksud .Untunglah KPU membuat ketentuan ,partai golkar dapat mengusung pasangan calon sepanjang kedua kubu partai yang berseteru menyepakati pasangan calon yang sama.
Perseteruan kubu Abu Rizal Bakrie dengan kubu Agung Laksono baru selesai pada Munaslub Partai Golkar di Bali dalam halmana tanggal 17 Mei 2016 ,munaslub memilih Setya Novanto sebagai Ketua Umum yang baru.
Banyak analisa yang mengemuka pada waktu itu kenapa Setnov yang terpilih dan juga disepakati oleh kubu yang bertikai. Analisis itu menyebut Setnov disepakati karena ia relatif tidak terlalu memihak pada salah satu kubu yang berseteru.Selanjutnya Setnov jago melobbi peserta munaslub dan hal yang paling penting lagi terbentuk persepsi bahwa Setnov didukung dan direstui istana.
Walaupun pada munslub dimaksud Setnov bukanlah calon tunggal karena ada penantang potensialnya Ade Komaruddin tetapi pada putaran kedua pemilihan ketua umum,Ade Komaruddin mengundurkan diri dari gelanggang pertarungan sehingga Setnov otomatis terpilih jadi ketua umum.
Setelah terpilih jadi ketua umum,golkar dengan cepat membuat manuver politik dengan menyatakan mendukung Jokowi pada pilpres 2019 nanti.
Pernyataan itu merupakan hasil Rapimnas Partai Golkar Juli 2016.Dibawah pimpinan Setya Novanto ,partai golkar dengan resmi menyatakan sebagai partai pendukung pemerintah dan untuk itu partai berlambang pohon beringin itu diberi satu kursi menteri pada kabinet Jokowi yaitu Airlangga Hartanto,Menteri Perindustrian yang dilantik Jokowi pada 27 Juli 2016.
Setelah Setnov menjabat ketua umum partai golkar terlihat adanya hubungan yang harmonis antara golkar dengan Jokowi.
Setnov sangat piawai menggunakan kedudukannya sebagai ketua partai terbukti ia terpilih kembali sebagai ketua dpr menggantikan Ade Komaruddin.Sebagaimana diketahui pada masa itu ,Setya Novanto telah lengser dari jabatannya sebagai ketua dpr karena terlibat kasus "Papa Minta Saham".
Tapi kelihatannya kepiawaian Setnov dalam berpolitik akan terhenti dengan ditetapkannya ia sebagai tersangka.
Kalau seseorang telah ditetapkan oleh kpk sebagai tersangka maka proses hukum yang dijalaninya harus sampai ke sidang pengadilan .KPK tidak mengenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).Jadi kasus Setnov baru akan berhenti apabila pengadilan menyatakannya tidak bersalah dan membebaskannya dari semua tuntutan hukum.
Karenanyalah setelah status tersangka yang disandangnya para kader golkar diperkirakan akan mulai melirik jabatan yang diduduki Setnov dan tentunya hal ini akan menimbulkan friksi pada partai berlambang pohon beringin itu.
Salah satu gesekan yang akan muncul diperkirakan berasal dari sisa sisa perseteruan Abu Rizal Bakrie dengan Agung Laksono.
Oleh karena perseteruan kubu Abu Rizal Bakrie dengan kubu Agung Laksono baru usai sekitar satu tahun dua bulan yang lalu maka pasca ditetapkannya Setnov sebagai tersangka ,diperkirakan kedua kubu itu akan adu kekuatan lagi untuk memperebutkan jabatan ketua umum golkar.
Merebut jabatan ketua umum partai dinilai punya nilai strategis yang tinggi karena sekitar dua tahun lagi akan digelar pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Partai Golkar adalah partai pemenang kedua pemilu 2014 karenanya partai ini akan diperebutkan oleh para calon presiden-wakil presiden.
Friksi lain yang mungkin muncul adalah persaingan kader kader elit golkar yang berasal dari organisasi yang mendirikan golkar.
Ada tiga organisasi yang disebut sebagai organisasi yang mendirikan golkar yaitu : MKGR,Kosgoro dan Soksi.
Walaupun golkar sudah menjadi partai politik tetapi keberadaan ketiga organisasi ini masih diakui berada pada tubuh golkar.Banyak para kader dan pimpinan partai golkar berasal dari tiga organisasi tersebut yang juga sering disebut sebagai " Tri Karya".
Ade Komarudin misalnya Ketua DPR yang kemudian digantikan oleh Setnov justru berasal dari Soksi dan sekarang ia menduduki jabatan ketua umum Soksi.
Selanjutnya pada tubuh golkar masih banyak juga simpatisan atau pengikut Jusuf Kalla terlebih lebih JK pernah menduduki jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Selain pendukung JK didalam tubuh golkar banyak juga kader kadernya Akbar Tanjung terutama yang berasal dari HMI. Sebelum priode kepengurusan golkar yang sekarang,Akbar Tanjung adalah Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar.Dalam posisinya yang demikian mantan Ketua DPR RI dikenal sebagai sosok yang rajin berkunjung ke daerah daerah.
Akbar Tanjung juga sudah memberi komentar berkaitan dengan status tersangka Setnov ini yang antara lain menyatakan agar Golkar segera mengadakan Munaslub dan memilih pimpinan yang definitif dan bukan hanya sekedar pelaksana ketua umum.
Sedangkan Nurdin Chalid ,Ketua Harian DPP Partai Golkar mengajak seluruh pengurus partai dan kader partai agar tetap solid mendukung kepemimpinan Setya Novanto.
Hal ini menunjukkan adanya keragaman pendapat ditubuh golkar berkaitan dengan status hukum yang menimpa Setnov dan karenanya menjadi menarik untuk melihat bagaimana langkah golkar berikutnya pasca ditetapkannya ketua umum nya sebagai tersangka.
Salam Persatuan!
