Di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat, isu upah layak dan kesejahteraan buruh di Indonesia tetap menjadi topik hangat dalam diskusi publik. Meskipun pemerintah telah menetapkan upah minimum, banyak buruh yang masih merasa bahwa upah yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam konteks ekonomi politik, memuat tentang upah layak sering kali melibatkan tarik-menarik kepentingan antara berbagai aktor, seperti pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat luas. Kebijakan upah minimum sering dipengaruhi oleh kalkulasi politik, di mana pemerintah berusaha menyeimbangkan antara kepentingan pengusaha sebagai aktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dan aspirasi buruh yang mendambakan kesejahteraan lebih baik.
KEMBALI KE ARTIKEL
