Sudah dua kali politisi Partai Golkar TB Iman Ariyadi muncul di panggung orasi politik pelantikan Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Ciwandan - Citangkil dan Cilegon - Cibeber. Kemunculan mantan Wali Kota Cilegon itu menjadi pemantik sumber panasnya politik di Cilegon saat ini.
Bagaimana tidak, di panggung orasi itu, rupanya dijadikan ajang Pak Iman banyak melontarkan kritikan pedas terhadap kinerja Wali Kota Cilegon. Menagih realisasi janji politik dan minim pembangunan.
Pak Iman dalam orasinya juga menyebutkan dengan terang-terangan adanya praktik jual beli jabatan.
Mengutip dari pemberitaan media Inews Cilegon (8 Juni 2022) Pak Iman menyebutkan ada jabatan transaksional, yaitu orang yang mau jadi lurah, jadi camat, jadi kepala dinas, mau jadi kepala bidang, mau jadi kepala seksi semuanya harus bayar dan setor.
Tudingan Pak Iman sangat menohok. Apalagi membeberkan nominal uang yang harus disetorkan hingga puluhan juta demi dilantik menjadi lurah dan camat, serta ratusan juta untuk menempati kursi kepala dinas.
Mengenai dugaan jual beli atau transaksional jabatan, sudah jadi rumor obrolan di warung kopi sejak lama, apalagi di lingkaran diskusi para aktifis dan mahasiswa.
Sudah jadi rahasia umum pula ketika pelantikan pejabat yang mendapatkan promosi, mutasi, dan rotasi terkesan pelaksanaan pelantikan diundur-undur hingga waktu tanpa kepastian, kemudian mendadak ada pelantikan.
Akibatnya, rumor jual beli jabatan dipertegas dengan pelantikan kepala dinas hasil open bidding, hingga penetapan camat dan lurah yang terkesan ada dugaan kubu- kubu dari partai politik.
Pak Iman, kembali lagi dalam orasi politiknya, menyulut rumor itu sebagai praktik yang telah dilakukan oleh pemegang kekuasan di Cilegon saat ini.
Isu adanya jual beli jabatan itu sangat kencang diteriakkan di tengah ribuan kader dan simpatisan partai Golkar. Sebagai oposisi dan lawan politik, mengkritisi kinerja Wali Kota adalah senjata yang bikin sakit kepala karena bisa merusak eleksfabilitas.
Partai Golkar sebagai oposisi menguasai jumlah kursi terbanyak di DPRD Kota Cilegon. Tugas legislatif yang melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif pun semakin dipelototi.
Apa yang sudah diteriakkan Pak Iman dalam orasi politiknya, jangan sampai terus menjadi bola panas menggelinding di tengah obrolan warung kopi hingga media sosial secara berkepanjangan.
Sudah dua pekan Pak Iman bersuara, sayangnya orasi politik Pak Iman itu terkesan dibiarkan saja oleh Pak Wali Kota yang sangat aktif menghadiri acara-acara ceremony kedinasan hingga wisuda anak TK.
Pembiaran framing isu transaksional jabatan sangat membahayakan posisi Pak Wali Kota. Harusnya ada perlawanan dari Pak Wali Kota untuk menjaga martabat dirinya.
Tidak mudah memang melawan kekuatan Partai Golkar jika dibandingkan dengan postur Partai Berkarya yang mengusung Pak Wali Kota.
Saatnya, Pak Wali Kota juga memberikan tanggapan terhadap tuduhan itu. Apalagi, Pak Wali Kota punya kesempatan besar bicara di berbagai kalangan masyarakat, dari acara tingkat OPD hingga RT.
Tuduhan dugaan adanya jual beli jabatan itu, jika dianggap tidak benar, maka Pak Wali Kota harus berani bicara lantang, "itu adalah fitnah!"
Masyarakat Kota Cilegon tentu akan banyak yang mendukung Pak Wali Kota atas sikap tegas menangkal tuduhan mantan Wali Kota itu.
Jika tuduhannya salah atau fitnah, Pak Wali Kota bisa menempuh jalur hukum. Bukti dalam bentuk foto dan video banyak di sejumlah media. Apalagi saksi sangat banyak melihat langsung.
Sikap diam Pak Wali Kota dan partai politik pengusungnya inilah yang bisa mempengaruhi masyarakat percaya dengan apa yang dikatakan Pak Iman.
Emang sih, mengambil keputusan itu tidak bisa dilakukan secara terburu-buru dan baper. Namun sebagai politisi, dibutuhkan kecerdasan mengatur strategi untuk menangkal tuduhan lawan politiknya dengan cepat.
Muncul pertanyaan nyeleneh, Pak Wali Kota apakah punya nyali melawan TB Iman Ariyadi?
