Pernyataan yang terkesan sembrono dan tidak menunjukan ada kemauan untuk mengurus sebagai Walikota saat ini.
Saya menyatakan ini atas dasar beberapa hal sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wali dalam acara Corporate Social Responsibility (CSR) Award dalam pemberitaan di media Banten Raya.
Pertama, Pak Wali beralasan perawatan JLS setiap tahun bisa mencapai Rp 30 miliar. Alasan kedua jika pengguna bukan orang Cilegon dan mobil Industri memuat beban di atas 5 ton.
Selama satu tahun menjabat, apa yang sudah dilakukan Pak Wali dalam mengurus JLS? Jika kemudian beralasan ada beban Rp 30 miliar untuk mengurusnya, itu pasti sudah dikaji dan dianggarkan di APBD.
Seperti yang kita tahu bahwa hingga tutup tahun 2021, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kota Cilegon sangatlah besar mencapai Rp457,79 miliar.
Bandingkan jika perbaikan JLS sebesar Rp 30 miliar di tahun lalu, maka kondisi rusak parah yang kita saksikan sekarang bisa saja sudah teratasi. Jika diurus!
Perlu ditegaskan bahwa Silpa yang sangat besar itu bisa jadi tolok ukur keberhasilan kinerja Pak Wali di tahun pertama. Silpa yang besar kemungkinan tidak bisa memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan masyarakat Cilegon.
Pernyataan Rp 30 miliar dari pada buat merawat JLS lebih baik untuk warga, bayangkan jika Pak Wali berhasil menuntaskan program kerja 2021 dengan menggunakan Rp457,79 miliar, pasti warga akan makmur dan banyak manfaatnya.
Alasan selanjutnya adalah pengguna jalan lebih banyak orang luar Cilegon dan kendaraan industri. Tanpa ada pernyataan ini pun, dilihat dari sejarahnya, pembangunan JLS untuk memecah kemacetan di jalan dalam kota.
Lalu, jika sudah tahu bahwa pengguna adalah pihak industri harusnya Pak Wali memandang ini sebagai bentuk kesempatan untuk meminta pertanggungjawaban. Artinya, perawatan dan perbaikan JLS bisa menuntut pihak industri ikut serta.
Perbaikan JLS jika mampu membangun komunikasi dengan pihak industri, perbaikan bisa dilakukan bersama-sama.
Sebut saja pabrik baja sudah ada, pabrik semen ada, galian pasir dan batu juga ada. Pak Wali tinggal siapkan saja pekerjanya, pengangguran di Cilegon masih banyak. Sistem kolaborasi ini bisa meringankan beban biaya perawatan dan perbaikan JLS.
Mereka pihak industri yang setiap hari memanfaatkan JLS akan menolak? Jika tidak mau, masyarakat Kota Cilegon punya hak untuk melarang kendaraan industri lewat. Tegaskan saja!
Jika belum apa-apa sudah mau melemparkan JLS ke pusat, saya jadi pesimis, program lain dalam janji politik apa akan diserahkan ke pusat juga?
Padahal program RPJM Kota Cilegon memuat rencana pembangunan lebih besar selain hanya perbaikan JLS, seperti pembangunan Jalur Lingkar Utara, Pembangunan Pelabuhan Warnasari, Pembangunan Alun-alun di 43 kelurahan. Belum lagi realisasi janji politik dan Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) yang semuanya dalam bentuk uang yang tidak sedikit.
Terus jika aset daerah dilemparkan ke pusat, mau nunggu sampai kapan JLS diperbaiki? Padahal disini bagian dari ujian seorang pemimpin untuk dituntut cepat dan profesional dalam bekerja.
