Dan sudah menjadi rahasia umum, jika seorang menteri pendidikan berganti wajah, maka akan berganti pula arah kiblat pendidikan yang akan dilaksanakan. Apakah berkiblat ala Eropa, Amerika, Jepang, Korea, China atau Australia. Semua tergantung sejauh mana menteri pendidikan yang akan dipilih benar-benar mengikuti arus politik yang tengah menjadi agenda seorang presiden. Meskipun adakalanya kebijakan kependidikan tak melulu berkiblat ke negara lain, namun kemungkinan besar pendidikan di Indonesia berganti haluan melihat corak kebutuhan dan visi dan misi yang ingin dicapai.
Tidak perlu membandingkan sistem pendidikan dari tahun alif sampai sekarang yang terus berubah dan memiliki corak yang juga sepertinya tidak konsisten adalah kurikulum yang juga selalu berubah. Meskipun perubahan tersebut sejatinya merupakan proses menuju sistem terbaik sesuai keadaan dan kebutuhan sumber daya manusia yang siap pakai, namun karena begitu seringnya berubah-ubah sepertinya pergantian mentri pun akan menjadikan kebijakan juga berubah. Jika kebijakan pendidikan berubah maka kurikulum pun akan berubah. Dan secara otomatis perangkat pendidikan yang ada di dalamnya pun otomatis akan berubah tergantung kondisi yang tengah terjadi.
Jika semua elemen pendidikan berubah, maka dampaknya adalah semakin besarnya biaya yang harus digelontorkan untuk memformat dan meramu ulang sistem pendidikan yang juga mesti baru, sebaru kebijakan yang diambil pemerintah khususnya Kementrian Pendidikan Nasional.
Perubahan yang akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru, lebih khusus kementrian pendidikan tentu saja akan mengorbankan semua aspek pendidikan yang dianggap kuno dan dianggap tidak memenuhi syarat bagi peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Karena sampai saat ini saja, sumber daya manusia lulusan pendidikan tinggi di berbagai lini jurusan masih sangat jauh tertinggal dari lulusan dari negara lainnya. Meskipun kita tak patut juga untuk bersifat pesimistis melihat tidak hanya Indonesia saja yang mengalami gonjang-ganjing dalam dunia pendidikannya, karena semua negara sepertinya mengalami persoalan yang sama terkait menurunnya pertumbuhan generasi muda produktif lantaran pengaruh sistem pendidikan yang selalu berubah alias tidak konsisten.
Tidak hanya format pendidikan yang pasti akan diupgrade ulang, karena negara pun harus mengikhlaskan anggaran keuangannya demi mensukseskan visi dan misi pendidikan yang baru sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pangsa kerja dalam negeri maupun luar negeri. Terlepas masih kurang siapnya SDM Indonesia menghadapi kemajuan semua sektor, dengan perubahan format pendidikan akan berdampak pada sulitnya Indonesia menguatkan pondasi pendidikan karena setiap lima tahun atau sepuluh tahun sekali mesti berubah arah dan mencari-cari kembali sistem pendidikan yang tepat.
Jika ternyata setiap pergantian presiden dan berdampak digantikannya menteri pendidikan tentu saja nasib pendidikan Indonesia pun selalu akan berubah arah. Tidak hanya waktu yang harus dihabiskan begitu saja untuk menyusun kurikulum baru yang dianggap tepat dan memenuhi syarat akan kebutuhan sumber daya yang bersaing dengan dunia internasional. Selain itu, tentu saja akan ada membutuhkan biaya yang tidak sedikit demi suksesnya sebuah "proyek" pendidikan yang ingin diformat dan diramu kementrian pendidikan tentunya.
Harapan Besar Pendidikan Indonesia Bagi Capres 2014- 2019
Sampai saat ini ada saja pihak yang masih mempertanyakan keberadaan Kurikulum 2013 yang dianggap membingungkan. Membingungkan karena belum semua isi dari kurikulum terbaru tersebut dipahami dan belum semuanya dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Berlakunya kurikulum ini masih beberapa sekolah saja yang sudah mampu melaksanakannya sesuai dengan aturan penunjukan sekolah percobaan yang ditentukan oleh pemerintah.
Sayang sekali, meskipun sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah persiapan (percobaan) tersebut merasa sudah siap menjalankan kurikulum tersebut, faktanya banyak personil dan sarana prasarana yang kurang memadai. Tentu saja belum meratanya tingkat kemajuan sekolah-sekolah pada umumnya. Kecuali sekolah-sekolah yang benar-benar maju maka keberadaan kurikulum baru ini tidak akan memberatkan karena semua sarana dan prasarana sudah tersedia dan sangat memadai.
Berbeda jika sekolah-sekolah tersebut memang belum memenuhi syarat karena alasan ketersediaan sarana dan prasarana atau perangkat pembelajaran, tentu saja tingkat kesuksesan dalam melaksanakan kurikulum inipun seperti jauh dari kata memuaskan. Sehingga butuh bertahun-tahun sekolah tipe ini untuk menyesuaikan diri dan melaksanakan kurikulum terbaru tersebut.
Semoga saja presiden mendatang merupakan presiden yang benar-benar membela nasib pendidikan Indonesia, bukan hanya memperhatikan keruwetan pendidikan di Indonesia. Namun mempunyai langkah-langkah strategis membangkitkan pendidikan kita agar dapat sejajar dengan bangsa lain. Presiden dapat menentukan menteri pendidikan yang benar-benar profesional dalam meramu ulang sistem pendidikan Indonesia agar benar-benar layak disebut sebagai sistem pendidikan yang mampu melahirkan generasi-generasi muda yang tangguh dan siap bersaing dalam kancah dunia global.
Salam
