Politik merupakan diskursus yang melibatkan pelbagai entita: ide, agen atau aktor (pelaku), serta institusi (hukum) maupun kebiasaan-kebiasaan yang telah melembaga atau dilembagakan (budaya). Pertalian tiga faktor tersebut merupakan penggerak sekaligus substansi politik. Kealpaan maupun dominasi salah satu faktor dalam diskursus politik akan menyebabkan kelumpuhan substansi dalam politik serta kepincangan dalam kehidupan berpolitik (Negara). Politik tanpa kehadiran Ide menyebabkan prosesnya berubah menjadi transaksi. Jual beli suara dalam pemilu, misalnya. Pergulatan ide diberangus oleh nilai keekonomian suatu benda yang dalam bentuknya yang paling ekstrem dikenal dengan istilah serangan fajar. Politik tanpa aktor atau agen atau pelaku adalah komunikasi satu arah. Tanpa keterlibatan aktor, yang di dalamnya bersemayam ide-ide serta harapan, politik bermetamorfosis menjadi alat menggapai kekuasaan semata: tanpa ide, dan tanpa aktor yang sadar akan proses serta hak dan kewajiban politiknya masing-masing. Sedangkan Politik tanpa supremasi hukum, kita tahu, adalah monopoli kekuasaan. Jenis ini dapat dikatakan Oligarki, di mana segelintir orang atau kelompok memonopoli partisipasi atau akses serta perangkat pemerintahan demi menjaga kelangsungan kelompok maupun membentuk dinasti pemegang kekuasaan. Terlepas dari seperti apa ketiga faktor tersebut dijalankan atau dipersepsikan, akan membentuk suatu kebiasaan-kebiasaan yang terlembaga maupun dilembagakan (budaya). Dengan kata lain, budaya politik yang berfaedah terlebih dahulu harus memenuhi ketiga unsur yang paling awal disebutkan.
