Kenaikan PPN 12%: Antara Ambisi Fiskal dan Beban Rakyat Menelisik Dampak Perubahan Kebijakan dari Barang Mewah ke Hampir Semua Barang

Perdebatan mengenai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terus bergulir di tengah masyarakat, menciptakan gelombang kekhawatiran dan pertanyaan yang belum terjawab. Awalnya, pemerintah meluncurkan narasi yang cukup meyakinkan "kenaikan PPN akan difokuskan pada barang dan jasa mewah". Sebuah retorika yang seolah-olah memberikan jaminan bahwa kebijakan ini hanya akan menyentuh segelintir kalangan berada, tanpa mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat luas. Namun, kenyataan yang terungkap kemudian jauh berbeda. Cakupan kenaikan PPN meluas secara signifikan, merangkul hampir semua barang dan jasa, dengan pengecualian yang sangat terbatas pada sembilan bahan pokok (sembako). Perubahan arah kebijakan yang drastis ini memunculkan sebuah pertanyaan krusial: apakah ini semata-mata upaya pragmatis untuk mengamankan pundi-pundi negara, atau justru sebuah langkah yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat, memperlebar jurang ketimpangan, dan pada akhirnya, menguji ketahanan ekonomi bangsa?