Sebenarnya ini bukan isu yang baru. Sejak peraturan kapolri no 5 tahu 2012, kemudian diubah lagi menjadi Perpol 7 tahun 2021 draf pasal penghapusan kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak selama 2 tahun memang sudah ada. Namun demikian, sepanjang perturan itu disahkan sampai hari ini blum dilaksanakan dan masih berupa janji- janji hukum yang belum terealisasikan .
Dalam tulisan kali ini kami tidak mau membahas alasan pihak-pihak yg berwenang kenapa selama ini belum melaksanakan amanah dan perintah konstitusi yang sudah tercantum dalam peraturan yang sudah lama ada karena, untuk penjelasan tersebut diluar kewenangan dan kemampuan kami sebagai penulis. Namun, saya menduga entah benar atau salah bahwa amanat tersebut kenapa belum terealisasikan selama ini karena, organisasi yang berwenang melaksanakan tugas ini masih memikirkan bahwa ada azas kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar yang harus diutamakan.
Seiring berjalannya waktu dan periodesitas pergantian pucuk pimpinan Polri mempengaruhi arah kebijakan dan aturan yang ada tak terkecuali keharusan segera pelaksanaan amanat yang tertuang dalam parpol no 7 tahun 2021 khususnya pasal 84 ayat 3 huruf b tentang penghapusan regesterasi kendaraan atas pertimbangan pejabat dibidang regident.
Kapolri jendral polisi Drs Listyio Sigit Prabowo, M.Si, memiliki program perioritas atau commander wish kapolri yang akrab kita dengar dengan istilah Presisi (Predektif, rensposibilitas,transparansi, dan berkeadilan ) dalam komader wish tersebut menelurkan 16 program prioritas salah satunya yaitu perubahan teknologi kepolisian modern era police 4,0 yang di implementasikan dalam program 100 hari kerja yang salah satu kebijakannya adalah pelaksanaan dan perluasan ETLE (elektronic traffic law enforcement) atau penegakan hukum secara elektronik diseluruh jajaran.
Saya beranggapan bahwa bisa jadi keharusan melaksanakan penghapusan register kendaraan yang sudah mati selama 2 tahun tersebut selain bertujuan untuk melegitimasi atau sebagai tanda keabsahan surat surat kendaraan yang ada pada pemiliknya, dan juga untuk meningkatkan kepatuhan pengguna ranmor dalam membayar pajak. Selain itu juga besar kemungkinannya tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan tilang secara elektronik. Sebagaimana apa yang menjadi program prioritas kapolri tersebut. Selain itu juga kemungkinan agar tidak terjadi error in persona atau kesalahan pada orang yang akan ditindak dalam rangka penerapan ETLE atau elektronik law enforcement.
Mengakhiri tulisan kali ini penulis mau mengajak dan mengedukasi para pembaca semua agar memahami beberapa tahapan dan mekanisme pralaksana yang harus dilaksanakan dan dipenuhi terlebih dahulu seblum kendaraan yang mati pajak 2 tahun tersebut benar benar di hapus.
Mari kita lihat bunyi pasal 84 ayat 3 huruf b perpol no 7 tahun 2021
Pasal 84 ayat 3 huruf b
Bahwa : penghapusan dari daftar regident ranmor atas dasar pertimbangan pejabat dibidang regident Ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huru b dilakukan jika :
a. Ranmor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan lagi
b. Pemilik ranmor tidak melakukan registrasi ulang sekurang kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK.
Namun pada pasal 85 dijelaskan bahwa
Pasal 85
ayat 1 :
1. Sebelum penghapusan dari daftar regident ranmor berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat 3 pelaksana harus menyampaikan
a. Peringatan pertama 3 (tiga) bulan sebelum melaksanakan penghapusan data resident ranmor
b. Peringatan ke 2 untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan pertama, apa bila
pemilik ranmor tidak memberikan jawaban/tanggapan.
c.peringatan ke 3 (tiga) untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan kedua, apa bila
pemilik ranmor tidak memberikan jawaban/tanggapan.
2. Dalam hal pemilik ranmor tidak memberikan jawaban / tanggapan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan ke tiga . Dilakukan penghapusan regident ranmor.
3. Peringatan sebagaimana dimaksudayat 1(satu)disampaikan secara manual atau elektronik
Jadi bagi warga masyrakat yang memiliki kendaraan yang sudah tidak teregister sekurang-kurangnya 2 tahun, jangan terlalu khawatir dulu, petugas yang berwenang tidak serta merta dalam hal ini akan langsung menghapus kendaraan tersebut dari regident ranmor yang ada namun, ada alur, tahapan dan mekanisme terlebih dahulu yang akan dilaksanakan. Semoga bermanfaat
Baturaja 02 Agustus 2022
Gino Maksuci S.ikom
