Saya tidak tahu bagaimana proses sesugguhnya seseorang dicalonkan untuk jadi menteri di kabinet Jokowi. Saya kira semua tahu dan barangkali bosan dengan penyebutan “hak prerogatif presiden”. Betul, tapi proses pencalonan menteri melibatkan banyak pihak, dan realitasnya melibatkan banyak kepentingan. Ada titipan JK, akomodasi parpol, usulan pengusaha dll. Sungguh, ide Jokowi mengirim daftar calon ke KPK dan PPATK untuk diteliti adalah langkah tepat untuk memastikan integritas calon menteri. Tetapi jika seseorang sudah nyata-nyata pernah jadi tersangka, apakah tidak sebaiknya tersaring lebih dahulu oleh lingkar dalam Jokowi sehingga langsung dicoret tanpa harus dipanggil ke Istana lalu namanya diserahkan kembali ke KPK untuk diteliti?
