Korupsi memiliki dampak besar terhadap sistem politik suatu negara. Salah satu dampak utamanya adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Ketika pejabat publik terlibat dalam korupsi, mereka sering kali lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan rakyat. Hal ini menyebabkan rakyat merasa bahwa sistem politik tidak adil dan tidak transparan. Kepercayaan publik yang terkikis akan memengaruhi partisipasi politik masyarakat, yang bisa berujung pada rendahnya angka pemilu atau pengabaian terhadap proses demokrasi. Selain itu, korupsi juga melemahkan institusi negara, baik itu lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dalam kondisi seperti ini, pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan sering kali didorong oleh faktor suap dan kepentingan pribadi, bukannya oleh prinsip-prinsip yang seharusnya mengutamakan kepentingan umum. Ketika pejabat atau birokrat terlibat dalam korupsi, mereka cenderung menentang reformasi yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Hal ini tentu menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan efisien, serta memperburuk kualitas demokrasi yang ada.