Belakangan ini di berbagai media, baik cetak maupun elektronik diramaikan oleh pemberitaan mengenai adanya rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Ada yang menolak dengan alasan demi rakyat, namun tidak sedikit pula yang mendukung dengan alasan demi rakyat pula. Yang lebih menarik lagi adalah adanya sepanduk yang dipasang di berbagai tempat dari salah satu parpol tertentu, yang terang-terangan menolak kenaikan harga BBM, padahal parpol tersebut merupakan salah satu koalisi pendukung pemerintah.
Di alam demokrasi dan keterbukaan seperti ini, sikap pro maupun kontra merupakan hal yang lumrah, sepanjang dilakukan dengan sikap bijak dan disertai dengan argumen yang bisa diterima oleh nalar sehat. BBM merupakan hajat hidup orang banyak sehingga sudah sewajarnya hal tersebut diatur oleh oleh pemerintah, untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, harga BBM di Indonesia tergolong yang paling murah, sehingga banyak subsidi yang tersedot hanya untuk BBM. Subsidi untuk masyarakat khususnya orang miskin memang perlu, namun nampaknya subsidi BBM tersebut malah lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah ke atas alias orang kaya. Bahkan ada yang diselewengkan oleh oknum yang kurang bertanggung jawab.
Padahal bila subsidi tersebut bisa dikurangi yang salah satunya dengan menaikkan harga BBM, saya kira bisa disalurkan untuk membantu masyarakat miskin serta bisa digunakan untuk melanjutkan pembangunan infra struktur lainnya. Sebenarnya rencanapemerintah tersebut juga telah dikomunikasikan denga lembaga politik di DPR, hal tersebut menunjukkan adanya sikap pemerintah yang santun dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Saya rasa pemerintah manapun tidak ada yang senang bila melihat rakyatnya susah.
Terlepas dari itu semua, yang jelas rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM sudah lama diwacanakan, mengingat subsidinya yang terlalu besar dan sebagian besar hanya dinikmati oleh orang kaya. Untuk itu, kita harus berpikir cerdas, tidak hanya asal menolak namun mau mengerti apa yang menjadi alasan pemerintah tentang rencana kenaikan BBM tersebut. Boleh saja menolak, sepanjang tidak memaksakan kehendak dan dilakukan dengan cara santun yang bisa menarik simpati masyarakat.
