Rabu, 13 Maret 2024 Komisi V DPR RI mengadakan rapat kerja dengan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membahas evaluasi pelaksanaan APBN TA 2024, program kerja tahun 2024, hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2023, dll. Rapat ini dipimpin oleh Ir. RIDWAN BAE selaku Wakil Ketua Komisi V Fraksi Partai Golongan Karya.
Selama proses rapat berlangsung, Anwar Hafid (Anggota Komisi V Fraksi Partai Demokrat) memberikan saran untuk melakukan pemberdayaan Bumdes dengan sebaik mungkin agar mampu memajukan daya beli UMKM di tengah masyarakat. Selain itu beliau juga menyampaikan beberapa kasus yang kini terjadi ditengah masyarakat, seperti Kasus di Morowali yang memiliki lahan transmigrasi yang bermasalah atau belum memiliki sertifikat lahan. Padahal di daerah pertambangan izin lahan lebih mudah diberikan. Hal ini sangat meresahkan bagi masyarakat karena kemudahan akses untuk transmigrasi lahan masyarakat lebih sulit dibanding dengan izin lahan untuk usaha pertambangan.
