Pada panggung politik modern, uang memiliki peran yang signifikan. Pemilihan umum membutuhkan sumber daya finansial yang besar untuk kampanye politik, seperti iklan televisi, baliho, transportasi, dan tim kampanye yang solid. Kekayaan dan donasi dari individu, kelompok, atau korporasi dapat memberikan keuntungan signifikan kepada kandidat yang mampu mengakses sumber daya ini. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi politik, di mana kandidat dengan dana yang terbatas kesulitan untuk bersaing dengan mereka yang memiliki akses lebih besar ke uang.
Relasi uang, politik, dan kekuasaan yang tidak seimbang memiliki konsekuensi serius bagi demokrasi. Ketika kekuasaan semakin terpusat pada individu atau kelompok yang kaya, suara rakyat biasa dapat terpinggirkan, dan kepentingan publik seringkali terabaikan. Kandidat yang bergantung pada pendanaan dari pihak-pihak kaya mungkin lebih mungkin untuk memprioritaskan kepentingan kelompok tersebut daripada kepentingan publik secara luas. Hal ini merongrong prinsip demokrasi yang seharusnya memberikan representasi yang adil dan merata bagi seluruh rakyat.
Pemilu 2024 dihadapkan pada tantangan nyata dalam mengatasi relasi uang, politik, dan kekuasaan yang tidak seimbang. Penting untuk menciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam pembiayaan kampanye politik, serta mengatur batasan donasi dan pengeluaran kampanye. Langkah-langkah ini dapat membantu mengurangi pengaruh uang dalam politik dan memastikan bahwa setiap calon memiliki akses yang adil dalam berkompetisi. Selain itu, partisipasi aktif rakyat dalam proses politik dan pemilihan juga penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
