Berikut ini faktor yang menyebabkan rendahnya Mutu Pendidikan Indonesia adalah :
- Lemahnya penegakan Hukum.
Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan para pengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat kita lihat dari bukti korupsi dilapangan. Banyaknya dana pendidikan yang dikorupsi oleh oknuk-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lemahnya pemberian sanksi untuk oknum yang melanggar hukum. Kedisiplinan terhadap aturan dapat berpengaruh terhadap sikap seseorang dalam menjalankan tugasnya. Maka jika sanksi yang diberikan tidak mampu memberikan efek jera, maka sanksi tersebut terlalu ringan untuk dijalankan.
- Lemahnya Pengawasan Pendidikan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Sumatera Barat, disampaikan bahwa masih banyak Kepala Sekolah yang diangkat belum memaksimalkan Standar Kompetensi Permendikas No. 16 tahun 2007. Hal ini disebakan lemahnya pengawasan Para Pengawas sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bahwa Kepala sekolah yang tidak memenuhi Standar tidak dievaluasi dengan Tegas.
Pengawas yang sengaja melanggar peraturan. Lemahnya mutu pendidikan di Indonesia juga disebabkan para pengawas yang notabene mengawasi pendidikan yang bertanggung jawab, justru mereka sendiri yang melanggar peraturan tersebut. Sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaiman mestinya.
- Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab Civitas Pendidikan akan pentingnya arti pendidikan.
a. Pemerintahan
Kurangnya kesadaran para pemangku jabatan dapat dilihat dari perekrutan tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu para pegawai di dinas pendidikan yang notabene memastikan jalannya sistem pendidikan disuatu daerah/kota justru tidak memahami apa tupoksi mereka sendiri. Banyak kita temukan bahwa kualifikasi mereka yang tidak sesuai dengan bidang ilmu yang mereka garap di institusi pendidikan tersebut.
b. Pengawas Sekolah
Kurangnya kesadaran para pengawas dalam melakukan pengawasan dan supervisi juga berdampak pada mutu pendidikan. Jika mereka tidak menjalankan fungsi pengawasan maka mutu pendidikan yang dicita-citakan hanya sebatas wacana. Pengawasan dilakukan hanya sebatas syarat tidak pada substansi dari tujuan pengawasan tersebut. Sehingga tidak diketahui mana guru yang harus disupervisi.
c. Kepala Sekolah
Fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa banyak kepala sekolah yang tidak menjalankan fingsinya sebagai pengawas manajerial dan pengawas akademik. Tidak terpgrogramnya supervisi sudah cukup dijadikan bukti bahwa tidak adanya usaha yang tegas dari kepala sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan bermatabat. Sehingga peningkatan kompetensi guru sulit diimplementasikan.
d. Guru
Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, guru merupakan garda terdepan dalam pembentukan watak peserta didik yang berkarakter. Jika guru dengan sengaja tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka kehancuran dalam dunia pendidikan dapat kita rasakan seperti sekarang ini. Berdasarkan penelitian mini yang penulis lakukan terdapat oknum guru yang sengaja tidak mau mengikuti program supervisi, dan tidak mau introspeksi diri dalam perbaikan belajar-mengajar. Selain itu rendahnya kompetensi guru juga tidak terlepas dari permasalahan pribadi yang dihadapi oleh guru tersebut. Hal ini dapat dilihat dari data yang mengungkapkan " Sebanyak 99 persen guru di Lampung misalnya, telah "tergadaikan" atau berutang di bank-bank Lampung demi kesejahterahan. Akibatnya para guru sulit memfokuskan diri untuk menyiapkan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. (KOMPAS, 1 April 2009).
KEMBALI KE ARTIKEL
