Gerakan Mahasiswa, Legislasi, dan Legitimasi

Belakangan, proses legislasi mendapat sorotan publik lantaran dianggap kurang partisipatif dan jauh dari transparansi. Beberapa diantaranya adalah UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, lalu UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, ada juga UU tentang MK di tahun yang sama. Disusul UU sapu jagat; Cipta Kerja. "Seolah-olah kita enggak punya tata negara..." kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur (4/11/2020).