"Pilkada langsung sebagaimana amanat Perpu sudah disepakati oleh partai-partai yang tergabung dalam KMP. Namun kemarin dalam Munas Golkar, Ketum Golkar tiba-tiba berbalik tidak setuju pada Pilkada Langsung. Partai Golkar yang ngotot mengegolkan Pilkada tidak langsung itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap hak rakyat. Apabila tetap diteruskan, dia yakin parpol-parpol yang menolak Perpu Pilkada Langsung akan ditinggalkan rakyat.
Sudah tercium kabar bahwa Koalisi Merah Putih yang berkuasa di DPR sepakat akan mengganti Pemilukada langsung menjadi tidak langsung. Ini adalah upaya dari KMP agar dapat menang dalam pemilu yang akan datang. Bukan lagi rakyat yang memilih pemimpinnya, melainkan mereka yang memiliki kekuasaan kuat di pemerintahan. Tentu saja ini adalah ancaman bagi demokrasi di tanah air. Dan ini adalah suatu kemundurun bagi demokrasi di Indonesia. Dimana Negara-negara lain memperjuangkan demokrasi, justru DPR akan 'membunuh' demokrasi. Jika UU menengenai Pemilukada ini sudah disahkan, maka rakyat tak berhak bersuara. DPR yang seharusnya menjadi wakil suara rakyat justru mengambil hak rakyat.
