Capaian ASEAN berkaitan dengan stabilitas kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan perdamaian di kawasan tersebut. Walaupun masalah Myanmar menjadi persoalan pelik bagi ASEAN, namun dinamika kawasan itu memperlihatkan persaingan kepentingan antara Amerika Serikat (AS) dan China.
Multilateralisme adalah bentuk diplomasi internasional di mana beberapa lebih dari dua negara bekerja sama dalam satu perjanjian yang berbeda. Definisi itu menjelaskan bahwa multilateralisme mengutamakan keterlibatan banyak negara dalam menangani isu dan masalah internasional.
Dalam perkembangan terkini, multilateralisme tidak hanya terdiri dari aktor-aktor negara, namun juga mengundang partisipasi aktor-aktor non-negara. Bali Process, misalnya, bisa menjadi contoh mengenai kerjasama multilateral yang melibatkan negara-negara dan organisasi internasional.
Selain itu, multilateralisme juga menjunjung penghormatan terhadap aturan dan norma yang disepakati masyarakat internasional. Aturan dan norma itu berkaitan dengan isu-isu yang menjadi fokus perhatian bagi aktor-aktor yang bekerjasama secara muktilateral.
Konsep ini berbeda dengan bilateralisme, yang melibatkan dua negara. Begitu juga dengan regionalisme yang melibatkan beberapa negara di wilayah geografis tertentu.
Dalam konteks ASEAN, baik AS maupun China juga telah menggunakan pendekatan multilateralisme dalam menjalin kerjasama. Namun demikian, kedua negara itu disinyalir hanya beretorika dalam mendiskusikan multilateralisme dengan ASEAN.
Salah satu tujuan utama dari multilateralisme adalah mempromosikan keseimbangan kekuatan antarnegara, mengkoordinasikan kebijakan global, dan mengoptimalkan efisiensi dalam pengelolaan masalah internasional.
Versi China
Namun demikian, bahasa multilateralisme kedua negara itu tak lepas dari kepentingan yang mereka usung. Menlu China Wang, misalnya, berkali-kali menyatakan dukungan China terhadap sentralitas ASEAN di kawasan Asia Tenggara. Lebih jauh, Wang menawarkan ”multilateralisme sejati”, yaitu pendekatan yang mengutamakan pembangunan dan kerja sama saling menguntungkan.
Bagi China, istilah multilateralisme selama ini sering dihinggapi ”mentalitas Perang Dingin”. Multilateralisme cenderung berujung pada pembentukan blok politik tertutup. China memandang cara berpikir multilateralisme semacam itu dimiliki AS dan sekutunya di kawasan ini dan Indo-Pasifik.
Kritik China pada multilateralisme gaya AS itu tampak nyata pada pembentukan pakta pertahanan AUKUS (melibatkan AS, Inggris, dan Australia) pada akhir 2021. Sebelumnya, juga AS membentuk Dialog Keamanan Kuadrilateral (Quad) bersama India, Jepang, dan Australia pada 2017.
China secara terbuka mempererat hubungan dengan ASEAN dalam upaya persaingan pengaruh dengan Amerika Serikat. China telah menawarkan sejumlah komitmen ekonomi dan kemitraan China-ASEAN terus meningkat. Selama 12 tahun terakhir, China dan ASEAN adalah mitra perdagangan terbesar satu sama lain.
Pada tahun 2021, China meningkatkan status hubungannya dengan ASEAN menjadi mitra strategis dan komprehensif, serta berjanji untuk mengimpor produk-produk bermutu tinggi dari ASEAN. Keseluruhan nilai komitmen ekonomi ini mencapai 150 miliar dolar AS.
Versi AS
Bagi AS, multilateralisme ASEAN seharusnya diwujudkan dalam menangani isu kawasan, termasuk isu Laut China Selatan (LCS). Dengan multilateralisme, semua negara ASEAN bersatu—bukan dengan cara bilateral ala China —menggugat klaim China di perairan itu.
Washington juga menyatakan komitmen mendukung ASEAN dalam isu LCS dalam bentuk bukti-bukti di lapangan dan landasan hukumnya. Multilateralisme seperti ini tentu saja sangat tidak diharapkan China, yang memilih jalan bilateralisme dalam menyelesaikan isu LCS.
Kepada anggita ASEAN, AS tidak meminta satu negara pun untuk berpihak. AS tampaknya ingin memberi lebih banyak pilihan kepada ASEAN dalam hal kemitraan di berbagai sektor.
Terkait ASEAN dan Indo-Pasifik, Menlu Blinken menegaskan bahwa, AS tidak memiliki tujuan-tujuan hegemonik. Dengan model multilateralisme itu, AS dan negara-negara lain yang bermitra dengan ASEAN berupaya memberikan kerjasama berkualitas.
Walaupun demikian, multilateralisme AS memang tidak lagi seperti pada masa Perang Dingin. Pada saat itu, kekuatan hegemonik AS di kawasan ini memang memberikan perlindungan keamanan regional dan manfaat ekonomi. Paska-Perang Dingin sekarang, manfaat ekonomi AS bagi negara-negara anggota ASEAN sudah semakin berkurang.
Sentralitas ASEAN
Bagi ASEAN, perbedaan kepentingan dalam mendorong isu multilateralisme bukan hal baru. Prndekatan multilateral ASEAN dapat menaikkan posisi tawar-nya dalam berhadapan dengan AS atau China.
Kebanyakan negara-negara anggota ASEAN mengambil sikap pragmatis dalam berinteraksi dengan AS dan China. Yang mana yang lebih menguntungkan dan memberikan manfaat baik secara ekonomi dan politik-pertahanan akan menjadi pertimbangan ASEAN dan negara-negara anggotanya.
Kecenderungan itu merupakan tantangan tersendiri bagi AS dan China untuk menempatkan diri sebagai pihak yang paling relevan dengan ASEAN. Dalam berbagai kebijakan dapat diidentifikasi bahwa pemihakan negara-negara anggota ASEAN masih sama seperti pada masa Perang Dingin.
Beberapa negara secara khusus membangun kerjasama ekonomi dengan China, tetapi tetap berpihak kepada AS dalam kebijakan keamanan regional. Sementara itu, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam cenderung lebih tergantung kepada China.
Namun kenyataannya, tantangan multilateralisme ASEAN justru berada di meja perundingan. Pada isu Laut China Selatan (LCS), China lebih memilih pendekatan bilateral dengan negara-negara terkait ketimbang cara multilateral.
