Pro dan kontra mengenai kebijakan pemerintah menjadi sesuatu yang biasa dan wajar di Indonesia paska-demokratisasi 1998. Begitu juga dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Salah satu pro dan kontra itu berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan (hankam) IKN.
KEMBALI KE ARTIKEL
