'Semangat' tulisan ini adalah boys will be boys. Terjemahan bebasnya adalah perilaku laki-laki itu kapan pun juga seperti anak kecil. Walaupun usia semangkin menua, seorang laki-laki selalu memerlukan sesuatu sebagai mainannya. Nah mainan ini macam-macam, salah satunya yang lagi viral adalah sepeda. Sepeda tidak cuma menjadi alat transportasi, namun dinaiki sebagai bagian dari simbol atau gaya hidup atas harta dan tahta yang dimilikinya. Selain itu, pesepeda atau peng-gowes tidak cuma lelaki, tetapi juga para perempuan dari berbagai usia dan kalangan. Untuk kepentingan penyederhanaan bahasa, yang dibahas hanya lelaki saja.
Nah, konsekuensinya adalah bentuk sepeda ini disesuaikan dengan harta dan tahta dari penaiknya. Yang viral adalah sepeda yang dinaiki para pemilik harta dan tahta di kelas menengah ke atas. Kelas atas ini tanpa batas dan malah bisa menyundul langit...hehehe...alias tanpa batas atas. Buktinya adalah yang sudah menjadi tersangka koruptor, yaitu salah satu mantan menteri dari pemerintahan saat ini. Dia ditemukan memborong lebih dari tiga sepeda mahal dari negara lain.
Anehnya, jarang atau malah tidak tampak konglomerat naik sepeda ya...mungkin karena sudah sepuh-sepuh. Padahal Presiden Jokowi pun naik sepeda pada beberapa kesempatan program kerjanya, tapi tidak tampak konglomerat yang mendampingi. Ah ini kok malah politis, kita kembali saja ke kelas menengah dan kelas atas tadi saja.
Viralnya sepeda bagi kaum berharta dan bertahta ternyata menimbulkan persoalan etika bersepeda. Aneh juga ya. Berharta dan bertahta, tapi kok malah dianggap tidak beretika dalam bersepeda. Ya, sebenarnya yang bersepeda itu berasal dari semua kelompok ekonomi. Sebagaimana semua fenomena atau fakta sosial ini bersifat relatif. Tidak bisa absolut. Tidak dapat hitam saja atau putih semata. Jadi, tulisan ini bukan menuduh kalangan berharta dan bertahta.
Kebetulan saja tuduhan soal etika bersepeda banyak diacungkan ke kelompok itu. Entah mereka sengaja atau tidak tahu-menahu soal etika bersepeda. Atau itu menjadi proses tak sadar dari copycat perilaku berkendara di jalanan. Bersepeda secara bergerombol menutupi jalan, zigzag seenaknya seolah jalan itu miliknya dan kelompoknya, dan seterusnya. Perilaku kaum itu dipandang aneh dan paradoks dengan kepemilikan harta dan tahta mereka karena mereka ini pada umumnya berpendidikan.
Di sisi lain, jalanan umum belum banyak menyediakan jalur khusus sepeda di Indonesia. Kalaupun ada, itu adalah ruang atau space di bagian depan di lampu merah. Jadi, mereka tetap mesti berbagi dengan pengguna jalan lainnya, seperti kendaraan bermotor dan pejalan kaki.
Akibatnya, jalanan menjadi ruang publik dengan banyak kepentingan. Kepentingan umum yang berbaku di sini adalah pengguna jalan untuk transportasi dengan para penaik sepeda yang "asal gowes" saja di jalanan. Kepentingan kedua ini sering kali tidak memakai helm dan tidak peduli dengan rambu lalu lintas. Pada dasarnya, mereka ini tidak beretika di jalanan umum.
Lalu, mengapa kecenderungan bersepeda tanpa atau kurang etika terjadi di kaum berharta dan bertahta ini?
Pertama soal harta. Kenyataan ngiris itu mempertontonkan bahwa mahalnya harga sepeda ternyata tidak diikuti oleh pemahaman tentang etika bersepeda. Pembeli sepeda baru hanya mendapatkan informasi tentang cara merakit dan merawat sepeda. Pembelian sepeda tidak disertai dengan pemberian informasi soal tata cara menaiki sepeda di jalanan umum.
Kenyataan di lapangan secara jelas menunjukkan keinginan orang bersepeda mahal tidak dengan serta merta mendorong pesepeda memahami aturan main bersepeda di jalan. Jadi, tidak ada kaitan antara sepeda yang ditunggangi harganya semakin mahal tidak dibarengi dengan semakin memahami etika menaiki sepeda.
Harta yang dipakai untuk membeli sepeda 'semahal' itu ternyata tidak sebanding dengan 'harta' yang dibawa di jalanan, yaitu aturan main atau sopan-santun bersepeda. Etika bersepeda harus dibungkam dengan harta dan tahta pesepeda.
Kedua, minat bersepeda berkaitan dengan tahta yang dimiliki pesepeda. Salah satunya, misalnya, adalah ketokohan. Repotnya, tokoh ini sebenarnya tidak memiliki hobi bersepeda. Kalaupun ada, tokoh itu biasanya adalah pejabat pemerintah yang menaiki sepeda karena formalitas musiman saja.
Formalitas karena partisipasinya diharapkan memberikan efek ikutan kepada masyarakat di daerahnya atau wilayah kerjanya. Musiman artinya kegandrungan tokoh itu dalam bersepeda hanya sekedar pelaksanaan kebijakan saja. Bisa kebijakan atasan atau kebijakannya sendiri. Setelah jangka waktu tertentu berjalan, tokoh itu tidak bersepeda lagi.
Oleh karena itu, pengaturan kalangan ini dalam bersepeda ini sebenarnya sifatnya tidak mendesak. Namun demikian karena mereka ini adalah kelompok pemilik harta dan tahta maka suara mereka cukup berpengaruh. Beberapa kota mencoba mengakomodasi mereka dengan menyediakan jalur-jalur terbatas untuk bersepeda hingga kebijakan semacam sunday morning bike.
Yang pasti, kaitan harta-tahta-sepeda ini belum bisa diakomodasi sebagaimana di negara-negara lain yang secara kebijakan, infrastruktur dan lain-lain sudah lebih baik daripada di Indonesia. Seperti di Belanda. Seorang perdana menteri dengan santainya menaiki sepeda tanpa pengawal dan lain-lainnya. Begitu pula staf diplomatik Indonesia di Den Haag juga naik sepeda dari rumah ke kantor perwakilan hampir setiap hari. Banyak hal yang mendukung aktifitas bersepeda untuk kepentingan rutin atau sehari-hari di luar negeri sana.
