Aktor-aktor utama sudah ditentukan dengan mengangkat isu-isu khusus pada waktu dan tempat tertentu. Jika skenario A berhasil maka bisa dilanjutkan ke babak selanjutnya. Jika skenario A gagal, maka berpindah ke skenario B dengan pilihan babak yang berbeda. Apalagi ada aktor-aktor pendukung dan kemungkinan aktor penentang. Begitulah seterusnya, krisis itu berjalan hingga hari ini.
Hari ini, krisis internal Partai Demokrat (PD) telah memasuki bulan kedua. Krisis itu bukannya menemukan penyelesaiannya, namun telah berkembang dan melebar melibatkan lebih banyak pihak di luar PD. Ada Moeldoko, Ridwan Kamil. Lalu, muncul Gatot Nurmantyo.
Walaupun Amien Rais menemui Presiden Jokowi dan narasi tentang masa jabatan presiden tiga kali muncul ke permukaan, namun kedua peristiwa atau isu politik itu tidak dapat menandingi keriuhan jagat berita terkait krisis PD dalam satu setengah bulan ini.
Sampai hari Jumat (12/3), posisi kedua pihak tampaknya imbang, yaitu melakukan baku lapor ke pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait. Kubu AHY melaporkan kubu Moeldoko ke polisi dengan mengerahkan 13 orang pengacara yang dipimpin Bambang Widjoyanto. Hasil sementara dari laporan itu adalah viralnya narasi 'brutalisme'. Begitu pula sebaliknya, kubu Moeldoko juga telah melaporkan PD versi Cikeas ke polisi.
Skenario Cikeas
Kebanyakan pihak kaget dan tidak percaya ketika AHY menyatakan ada pihak di pemerintahan yang akan melakukan kudeta. Tidak kalah kaget juga adalah Moeldoko dan kelompok pendiri PD yang menentang PD versi Cikeas. Siapa menyangka AHY berani menyampaikan secara terbuka krisis internal PD kepada publik. Bagi Moeldoko dkk, daripada sekedar dituduh ---dan ternyata benar--- maka tuduhan itu dijalankan saja. Dan, menjadi sebuah kenyataan politik.
Skenario pertama dan telah terwujud itu adalah pembentukan PD versi Kongres Luar Biasa (KLB). Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden, yang sejak awal sudah dicurigai PD versi Cikeas, didapuk menjadi ketua umum PD versi KLB. Dengan segala kontroversinya, PD versi KLB tampak sangat percaya diri dengan kekuatan politik yang dimilikinya.
Skenario kedua adalah pelibatan pemerintah. Dengan dua kepengurusan PD itu, mereka berbaku klaim sebagai yang paling legal dengan melibatkan pemerintahan Jokowi. Tujuannya adalah memutuskan PD yang mana yang diakui pemerintah.
Posisi pihak pemerintah dalam kisruh internal Partai Demokrat (PD) ini sangat menarik. Di satu sisi, PD versi Cikeas meminta pertanggungjawaban pemerintahan Jokowi yang dianggap tahu sepak terjang Moeldoko. Namun di sisi lain, PD versi Cikeas juga meminta ---jika bukan memohon, apalagi mengintimidasi--- pemerintah agar mengakui legalitasnya ketimbang PD versi Moeldoko.
PD versi Cikeas telah beranjang sana ke Kemenhukham dan kantor-kantor pemerintah lain untuk menjelaskan duduk perkara dan menegaskan legalitasnya lebih kuat daripada PD-nya KLB.
Entah mengapa, tiba-tiba muncul aktor pendukung bagi PD versi Cikeas, yaitu Gatot Nurmantyo. PD versi Cikeas seolah kurang percaya diri, sehingga memerlukan seorang Ketua Presidium KAMI ini untuk naik ke panggung.
Naiknya Gatot ke panggung konflik internal PD memang sedikit menambah ramai suasana gempita politik. Hal ini mengingat sebelumnya kontestasi perebutan PD hanya terjadi di antara kubu AHY dan kubu Moeldoko saja.
Namun, Gatot hanya muncul sekejap saja. Mungkin hanya sedikit waktu yang disediakan. Setelah menjelaskan kaitannya dan posisinya mendukung PD versi Cikeas, Gatot pun lenyap tanpa pengaruh politik yang jelas. Meskipun telah menjelaskan perbedaan sikap politiknya dengan Moeldoko, Gatot tetap saja tidak dalam posisi setinggi Moeldoko dalam berhadapan dengan AHY. Dan Gatot pun tertutup oleh babak baru dari skenario tentang baku lapor tadi.
Di luar skenario Cikeas?
Skenario awal melibatkan pemerintahan Jokowi dengan mengirimkan surat tidak berbalas sesuai keinginan PD versi Cikeas. Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah menjelaskan dengan gamblang bahwa pemerintah tidak perlu membalas surat itu karena isinya adalah persoalan internal PD.
Skenario lain tampaknya juga tidak berjalan sesuai harapan. Hingga SBY mengadakan konperensi pers kedua tentang the good, the bad, and the ugly. Permintaan AHY meminta 'tolong' pemerintah untuk 'menertibkan' Moeldoko berujung pada upaya SBY melakukan labelisasi terhadap tindakan pemerintah yang diam seribu bahasa. Pemerintah tetap tidak menanggapinya. Pemerintah tetap mempertahankan posisinya berada di luar persoalan internal PD.
Upaya memprovokasi Presiden Jokowi pun tidak berbalas sesuai harapan. Presiden Jokowi seperti langgam biasanya tetap berfokus pada kerja, kerja, dan kerja. Para politisi semestinya sudah belajar mengenai perilaku politik Jokowi yang seperti itu sejak menjadi Presiden di 2014.
Kritik lunak dan, bahkan, keras, terhadap diamnya pemerintah terhadap perilaku Moeldoko pun tidak mendapat tanggapan dari pemerintah. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham, Mahfud MD, menegaskan pemerintah tidak ikut campur dengan urusan PD, baik versi Cikeas maupun KLB.
Bahkan terkait dengan legalitas kedua kepemimpinan PD, Menteri Hukham, Yasonna Laoly, malah secara emosional meminta AHY dan SBY untuk menghormati sikap dan posisi pemerintah. "Kami objektif menilainya dan tunggu saja hasilnya," kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, melalui keterangan tertulis (Pikiran Rakyat, 9/3).
Skenario yang paling dikhawatirkan PD versi Cikeas adalah bahwa pemerintahan Jokowi akan melakukan copy-paste kebijakan SBY. Pada saat menjadi Presiden, SBY mengakui PKB-nya Muhaimin Iskandar. Sebaliknya, Presiden SBY memperlakukan PKB-nya Abdurrahman Wahid sebagai tidak legal dan harus gugur demi hukum. Dengan copy-paste kebijakan itu, maka pemerintahan Jokowi dikhawatirkan akan mengakui PD versi KLB. Ini tentu saja tidak diinginkan PD versi Cikeas.
Skenario terakhir itu tentu saja belum tentu terjadi. Pihak PD versi Cikeas dan KLB tentu saja akan berjuang keras agar pengakuan legalitas pemerintah berpihak ke salah satu dari mereka. Masing-masing pihak pasti telah memiliki argumetasi dan berbagai alat pendukung agar legalitas itu diberikan ke pihak mereka dan, konsekuensinya, pihak lain menjadi tidak legal.
Proses politik masih berlangsung dan seperti biasanya cenderung komplek, njilmet, dan tidak terduga. Entah bagaimana skenario yang sebenarnya, mana yang telah terwujud, mana yang gagal, dan mana skenario dadakan baru. Yang paling tahu skenario itu tentu saja adalah AHY dan, sang sutradara, yaitu SBY.
