Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, terlambat membentuk superholding untuk mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara strategis. Di saat negara-negara seperti Singapura (Temasek Holdings, 1974), Malaysia (Khazanah Nasional, 1993), dan Uni Emirat Arab (Mubadala Investment Company, 2002) telah memanfaatkan superholding untuk mengoptimalkan aset negara, Indonesia baru memulai langkah ini melalui rencana pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ketertinggalan ini menyebabkan pengelolaan BUMN di Indonesia cenderung terfragmentasi, tidak efisien, dan kurang kompetitif di pasar global. Danantara dirancang sebagai superholding yang akan mengelola delapan BUMN besar, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, menarik investasi asing, dan memperkuat daya saing BUMN di pasar internasional. Dengan nilai aset yang dikelola mencapai Rp9.480 triliun, Danantara diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan struktural yang selama ini menghambat kinerja BUMN. Dalam konteks global, sovereign wealth funds (SWF) seperti Norwegian Pension Fund dan Mubadala Investment Company telah membuktikan bahwa pengelolaan aset negara secara terpusat mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi nasional. Inspirasi dari praktik-praktik ini mempertegas urgensi pembentukan Danantara.
KEMBALI KE ARTIKEL
