Bukan hal baru di dunia perpolitikan segala celah lawan akan dicari untuk memberikan pandangan negatif pada masyarakat. Bertujuan memperlemah dukungan lawan politik. Begitu juga persepsi publik saat ini sedang hangat dijejali sebutan petugas partai bagi kader PDIP, khususnya presiden Jokowi. Seakan bahwa Jokowi adalah boneka yang harus menuruti semua kehendak partai dalam hal ini ketua umumnya Megawati.
Salah satu kader PDIP yang duduk di fraksi DPR, Aria Bima, secara terang benderang malah mengakui bahwa dirinya adalah petugas partai. Namun pemaknaan sebutan tersebut jauh berbeda, tidak seperti yang didengungkan sebagian pengamat maupun orang2 yang tidak sejalan dengan keberadaan Mega beserta PDIPnya.
Politikus PDIP Aria Bima menilai, pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut kader partai banteng itu sebagai petugas partai harus dimaknai positif.
“Kekuasaan harus kita amankan. Petugas partai ini aparatus (alat) ideologis. Saya ini sepuluh tahun petugas partai,” kata Aria Bima di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Aria Bima juga mengatakan, Megawati sebagai pucuk pimpinan partai layak menegur kadernya yang melenceng. Esensi petugas partai juga bukan pembantu seperti yang digulirkan para pengamat.
“Kalau melenceng bakal ditegur, bukan jongos bukan pesuruh jangan diplesetkan. Jongos ideologi enggak masalah, bukan jongos ketua umum,” katanya.
Soal penumpang gelap yang juga disinggung oleh Megawati dalam pidatonya, Arya Bima menjelaskan adalah orang yang tidak paham nawa cita. Mereka hanya berorientasi pada kekuasaan saja.
“Penumpang gelap ini tidak tahu marwahnya, tidak senyawa dengan ideologi dan nawa cita. Capital oriented dan buka ideologi oriented hanya suka kekuasaan,” katanya. sumber
Dari pernyataan Aria Bima sebagai kader partai, penyebutan petugas partai dianggap hal yang tdak bermasalah dan mungkin pernyataan itu mewakili seluruh kader PDIP yang secara aklamasi telah memilih Megawati sebagai ketua umum lagi. Namun bagi orang diluar partai pemaknaan petugas partai itupun menjadi berbeda dan mengalami pemlintiran artian sebenarnya, tidak seperti pemikiran orang-orang intern partai tersebut.
Besar kemungkinan propaganda pembusukkan yang dilakukan saat ini kepada Megawati atau PDIP ada kaitannya dengan pilkada serentak yang akan diselenggarakan dalam tahun ini. Dengan opini negatif yang selalu disuarakan, berharap calon yang diusung oleh partai moncong putih ini tidak diminati oleh pemilih. Pembentukan asumsi negatif telah dilakukan, apabila calon yang diajukan oleh PDIP hanya akan dijadikan petugas partai dalam artian boneka atau jongos yang hanya mendahulukan kepentingan kelompok, bukan negara. Bisa saja hal ini dilakukan karena setelah kegagalan KMP dan pendukungnya yang menginginkan pilkada secara tidak langsung untuk menguasai pemimpin daerah, mulai menempuh cara lain dengan memperlemah dukungan pada lawan politiknya.
Sekali tepuk dua nyawa. Hubungan antara Megawati dan Jokowi pun dikompori terus agar renggang. Suara-suara supaya Jokowi keluar dari PDIP pun sering digaungkan. Bahkan yang semula menjadi pendukung Jokowi dalam pilpres kemarin pun ikut terhanyut dengan propaganda ini. Strategi lawan yang memang seperti diskenariokan dan mulai menuai hasil. Dengan pisahnya Jokowi dari PDIP dan partai pendukungnya, posisi Jokowi yang tidak punya dukungan politik lagi akan semakin lemah. Berharap nantinya Jokowi akan berpaling ke lain hati dan menempel pada mereka. Selanjutnya dengan tersanderanya presiden karena dukungan politik yang mereka berikan, akan memudahkan bagi mereka untuk merealisasikan deal-deal yang menjadi barter atas dukungan yang diberikan. Kata Cak Lontong….mikiiiiiiirrrrrrr….!!!
