Tapera , atau Tabungan Perumahan Rakyat, adalah program simpanan pensiun yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk membantu pekerja agar memiliki dana pensiun yang mencukupi di masa mendatang. Ide dasarnya adalah agar pekerja, khususnya di sektor swasta, bisa menyisihkan sebagian dari gaji mereka untuk ditabung dan digunakan ketika mereka memasuki masa pensiun.
Namun , kebijakan Tapera tidak luput dari kontroversi. Salah satu isu yang paling diperbincangkan adalah pemotongan gaji. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memotong sebagian gaji pekerja untuk menyumbangkan ke Tapera. Meskipun tujuannya baik, yaitu untuk mempersiapkan dana pensiun yang mencukupi, namun kebijakan ini telah menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan dan keadilan program tersebut.
Di sisi lain banyak sekali pandangan menganggap bahwa program Tapera ini berpotensi untuk korupsi. Yang mungkin  bisa saja dengan penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai program perumahan, yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan yang terjangkau.
Banyak pekerja di Indonesia yang merasa tidak nyaman dengan kebijakan pemotongan gaji untuk Tapera. Mereka menganggap bahwa gaji yang mereka terima sudah cukup minim untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari , dan pemotongan tambahan untuk program seperti Tapera hanya menambah beban finansial mereka. Selain itu, ada juga yang merasa bahwa keputusan untuk memotong gaji seharusnya menjadi hak pekerja untuk diputuskan sendiri, bukan diambil oleh pemerintah.
Di sisi lain, pendukung program Tapera berargumen bahwa pemotongan gaji adalah investasi untuk masa depan. Mereka mengatakan bahwa dengan menyisihkan sebagian dari gaji sekarang, pekerja akan memiliki jaminan keuangan yang lebih baik di masa pensiun. Namun, pendapat ini tidak selalu diterima oleh semua pihak, terutama mereka yang merasa bahwa pemotongan gaji tersebut terlalu besar dan tidak adil.
Kontroversi seputar Tapera sebenarnya mencerminkan masalah yang lebih besar, yaitu krisis kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia. Banyak orang merasa bahwa pemerintah tidak selalu bertindak dengan kepentingan terbaik rakyat, dan kebijakan seperti Tapera hanya memperkuat pandangan ini.
Krisis kepercayaan terhadap pemerintah dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, tingginya tingkat korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana publik, dan kegagalan dalam memberikan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Semua ini menyebabkan banyak orang merasa bahwa pemerintah tidak layak untuk dipercaya, dan kebijakan seperti Tapera hanya menambah daftar alasan untuk skeptis terhadap pemerintah
Untuk mengatasi krisis kepercayaan terhadap pemerintah, langkah -langkah konkret harus diambil. Pertama -tama, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan dana publik. Hal ini akan membantu masyarakat untuk lebih memahami alasan di balik kebijakan seperti Tapera, dan merasa bahwa kepentingan mereka dipertimbangkan dengan baik.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program seperti Tapera. Ini termasuk memastikan bahwa dana yang disumbangkan oleh pekerja benar-benar digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, yaitu untuk mempersiapkan dana pensiun yang mencukupi. Dengan demikian, masyarakat akan merasa bahwa kebijakan tersebut benar-benar bermanfaat bagi mereka, dan tidak hanya sebagai beban tambahan yang harus mereka tanggung.
Dalam konteks Tapera dan kebijakan serupa lainnya, penting untuk memahami bahwa pemotongan gaji hanyalah satu aspek dari masalah yang lebih besar, yaitu krisis kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik secara keseluruhan. Hanya dengan cara ini, masyarakat akan merasa bahwa pemerintah benar- benar bekerja untuk kepentingan terbaik mereka, dan kebijakan seperti Tapera akan lebih mudah diterima dan didukung.
