PLNI jokowi dalam mendukung palestina

Tujuan utama kebijakan luar negeri Indonesia adalah hubungan negara dengan Palestina. Sejak berakhirnya Perang Palestina pada tahun 1988, Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung rakyat Palestina dalam upaya mereka untuk mengakhiri penindasan mereka.Masalah Israel tidak terkait dengan konflik Palestina. Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 Menurut UUD 1945, kemerdekaan adalah hukum universal, sehingga hak asasi manusia harus ditegakkan karena tidak sejalan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai. Selain UUD 1945, Presiden Jokowi juga acap disampaikan sikap tegas RI. Apa yang dapat diamati dari berbagai perspektif  . "bebas dan aktif", menjadi  prinsip utama  kebijakan politik luar negeri Indonesia

Pada awal bangsa Indonesia. Ini membuatnya menjadi doktrin untuk kebijakan Indonesia dalam berinteraksi dengan negara-negara lain pada tingkat global dan regional. beberapa penguatan terhadap bahwa Indonesia. menyatakan bahwa itu bukan berdiri Menlu Retno tidak pernah berhenti mengekspresikan dirinya dengan berbagai cara. Perjuangan Palestina ada di luar politik Indonesia.Setiap kali Indonesia melakukan diplomasi, Palestina ada dalam kenyataan, dan akibatnya, diplomasi atau inisiatif Indonesia tidak pernah gagal mendukung penuh Palestina. 1945 Seperti yang ditunjukkan oleh partisipasi mereka dalam debat capres dan cawapres Juni 2014 di antara para peserta lainnya, Presiden Joko Widodo dari UUD Pembukaan Terpilih mampu menggunakan hukum internasional untuk menegakkan negara Palestina.

Pengaruh Dalam konteks hubungan internasional, sikap terpilih terpilih Presiden adalah tindakan atau gagasan yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah atau menandakan perubahan lingkungan, yaitu sikap atau tindakan dari negara lain. Kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk strateginya untuk menghadapi Palestina.

Pada awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia terus mengangkat konflik penindasan Palestina. pada forum internasional. dimana GNB, ASEAN-PBB, ataupun forum internasional dan Indonesia berupaya mencari dukungan internasional yang diman tahap perdamaian di Palestina.  Konsep "kebijakan luar negeri" digunakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri untuk menggambarkan upaya pemerintah Indonesia untuk menjalin hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya. untuk mencapai tujuan nasional dan memenuhi kewajiban internasional.   Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, hubungan ini semakin kuat melalui berbagai strategi diplomatik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah rakyat Palestina. Komitmen ini telah dibuat karena menjunjung tinggi standar tertinggi solidaritas manusia dan memposisikan Indonesia sebagai bangsa yang lurus secara moral. Menteri Luar Negeri Indonesia dan Presiden Jokowi sering menyatakan bahwa masalah Palestina merupakan aspek penting dari kebijakan luar negeri Indonesia.





Presiden Jokowi telah menyatakan. Untuk meringankan situasi di Indonesia, keterikatan mengurangi penderitaan rakyat Palestina. Lingkungan bahkan bukan cuma retoris juga mendorong perilaku tertentu, baik melalui kegiatan kelompok atau partisipasi aktif dalam Organisasi Kerja Islam (OKI). Tujuan dari upaya diplomatik pemerintah Indonesia di OKI adalah untuk memperkuat ikatan solidaritas antara negara-negara peserta. Seperti yang dinyatakan oleh pemerintah Indonesia, Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian di Palestina. Ungkapan " Sebagaimana tercantum dalam ayat 3 Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Indonesia), "Poltik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional." Paragraf ini mengilustrasikan prinsip-prinsip hukum internasional. 

Tujuan dari upaya diplomatik pemerintah Indonesia di OKI adalah untuk memperkuat ikatan solidaritas antara negara-negara peserta. Seperti yang dinyatakan oleh pemerintah Indonesia, Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian di Palestina. Mentri luar negri indonesia menyoroti berarti rencananya bahwa melemahnya urusan politik Palestina. Yang mempengaruhi Hal ini menandakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan konflik yang berdampak pada rakyat Palestina secara adil dan tanpa kekerasan. Melalui kerja sama internasional, Indonesia lebih aktif mempromosikan hak asasi manusia dan perdamaian. Berdasarkan hal tersebut di atas, Indonesia dapat mempengaruhi negara lain, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang kuat yang dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan manusia. Subsidi pendidikan dan sekolah untuk anak-anak Palestina.

Tujuan utama Indonesia adalah untuk mengakhiri pendudukan Palestina. kita tidak memperoleh  merelakan negra Palestina kehilangan alternatif dan memperoleh eksploritasi  hidupnya," mirip dengan apa yang dikatakan Retno LP Marsudi.  Dalam ASEAN-PBB KTT 2016 di Laos, Presiden Jokowi menyatakan keyakinannya yang kuat bahwa ASEAN dan PBB akan bekerja sama dan memfokuskan bisnis mereka untuk mencapai perdamaian yang lama di Palestina.
 Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan dalam Laporan Indonesia Bangsa bahwa konstruksi ilegal Israel  pada proyek terowongan bahwa mempengaruhi Al-Haram al-Sharif adalah hal yang menarik.

 Menurut pernyataan di atas, tindakan seperti ini dapat digunakan secara efektif untuk memfasilitasi proses perdamaian dan bersifat de facto aneksasi. Indonesia secara konsisten menjaga hubungan erat dengan Palestina melalui kebijakan luar negeri yang aktif dan transparan. Dukungan ini didasarkan pada semangat demokrasi Indonesia dan komitmen terhadap prinsip-prinsip anti-kolonialis dan kemanusiaan. Sejak awal, Indonesia telah aktif menentang tindakan Israel terhadap Palestina, dan Presiden Soekarno telah menyatakan bahwa Indonesia akan terus menentang tindakan Israel di mana pun itu terjadi, termasuk di Palestina.
 Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia terus menjunjung tinggi posisi ini, baik dalam diplomasi bilateral maupun di forum internasional seperti OKI dan PBB, dengan penekanan pada pencapaian perdamaian dan keamanan bagi rakyat Palestina. Indonesia tidak hanya memberikan dukungan politik dan diplomatik, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam memberikan bantuan.